HOTMAN Paris dan BW Saling Ejek di Sidang MK Gara-gara Sirekap dan Ditengahi Hakim, Bambang:Hot-Man!

Yudistira pun mengucap terima kasih kepada BRIN dan BSSN yang sudah melakukan audit.

Pengajar teknologi informasi ITB itu mengakui bahwa aplikasi Sirekap memang belum sempurna, tetapi ia mengeklaim itu merupakan bentuk amal atas ilmu yang ia punya.

"Saya mau turun dari kampus karena saya pengin belajar, pengin zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen enggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu," ujar dia.

Lebih lanjut, Yudistira mengakui bahwa aplikasi Sirekap memang bisa diutak-atik, tapi tindakan tersebut pasti akan tercatat.

"Kalau dia punya authorization dia bisa (mengutak-atik), tapi kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat," kata Yudistira.

Ia menjelaskan, ada dua pendekatan dalam menjaga keamanan siber, yakni mencegah kejahatan serta mencatat kejahatan.

"Kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware," kata dia.

"Jadi tim kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross-check," ujar dia.

Kubu Anies Semprot Ahli IT KPU

Situasi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (3/4/2024) pagi kembali memanas.

Panasnya suasana terjadi ketika ahli teknologi informasi yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, berdebat dengan anggota tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto (BW).

Mereka memperdebatkan soal kesalahan input pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI yang dianggap mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Marsudi menyampaikan, Sirekap merupakan alat bantu hitung (software) yang tidak bisa digunakan untuk mengubah jumlah suara pasangan calon (paslon) tertentu.

Ahli menilai, proses penghitungan manual berjenjang di tingkat kelurahan/kecamatan hingga ke atas yang justru berpotensi melakukan kecurangan dan mengubah suara.

Buktinya kata Marsudi, hasil penghitungan suara antara lembaga hitung cepat dengan hasil hitung manual KPU tidak berbeda jauh.