SETELAH Dikritik, Sekarang Kemendagri Bikin Aturan Larangan Penyaluran Bansos Jelang Pemilu

Ia bertanya-tanya di balik banjir bansos yang dikucurkan.

Menurutnya, label bantuan sosial itu akan mengarah kepada Kementerian Sosial pimpinan Risma.

Padahal, Marwan menganggap bansos itu bisa saja datang bukan dari perintah menteri PDI Perjuangan tersebut.

"Ini kan gak adil, orang yang menyalurkan, tapi karena ini bansos, evaluasi BPK salahnya Bu Risma memerintahkan. Ini gak adil, padahal yang disalurkan ini kita gak tahu siapa yang menyalurkan kepada siapa, kok penilaiannya kepada kemensos?" tandasnya.

Mensos Risma membalas bahwa dia harus gerak cepat untuk menyalurkan bansos kepada warga miskin yang membutuhkan.

Namun, ini menegaskan apa yang dilakukannya di Kemensos berlandaskan DTKS.

Ia mencontohkan program perlindungan sosial (perlinsos) di Kemensos mencapai Rp 497 triliun, di mana anggaran di 2024 ini menyentuh Rp78 triliun.

"Sisanya (bansos lain) ya saya gak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini sana. Yang jelas kami gak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?" tegas Risma.

Jawaban Mensos Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi jawaban tak tegas soal penyaluran Bansos ini. Ia tidak seperti biasanya yang meledak-ledak ketika ada pelanggaran di tubuh Kementerian Sosial. 

Mengenai bansos yang seharusnya di bawah kendalinya, Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu.

Sebab, dari total alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 497 triliun, pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sebesar Rp 78 triliun.

Selain itu, bansos yang disalurkan Kemensos sudah mengikuti data penerima bansos yang sudah ada sehingga nama-nama yang tidak ada dalam daftar tidak akan diberikan bansos.

"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," ujar Tri Rismaharini seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Risma mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos setiap tahun.