Berita Viral
SETELAH Dikritik, Sekarang Kemendagri Bikin Aturan Larangan Penyaluran Bansos Jelang Pemilu
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan larangan pembagian Bansos jelang Pemilu. Pembagian Bansos jelang Pilpres ini sempat mendapatkan sorotan.
TRIBUN-MEDAN.com - Setelah kontroversi pembagian Bansos dengan dugaan kampanye, sekarang Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan larangan pembagian Bansos jelang Pemilu.
Pembagian Bansos jelang Pilpres ini sempat mendapatkan sorotan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Mereka menuding negara ikut serta dalam pembagian Bansos dengan tujuan kampanye Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Kini Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengungkapkan pihaknya berencana buat edaran imbauan larangan pembagian bansos 2 bulan jelang Pilkada 2024.
Adapun hal itu merespon harapan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata adanya Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pembagian bansos dua bulan sebelum Pilkada 2024.
"Jadi imbauan akan kita lakukan untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. Seperti yang pimpinan KPK sampaikan," kata Tomsi kepada awak media di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
Kemudian terkait kemungkinan didorong hal itu menjadi peraturan. Ia mengungkapkan itu kewenangan daerah.
"Berkaitan dengan peraturan daerah, itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya. Kalau kami di pusat ada proses yang panjang," tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap adanya Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pembagian bansos dua bulan sebelum Pilkada 2024.
"Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos dan pokir. Ini program yang akan bapak ibu lakukan di 2024," kata Alex dalam pidatonya di Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
Hal itu kata Alex erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
"Coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik. Cek bandingkan dengan tahun sebelumnya," lanjutnya.
Kemudian Alex berharap ada peraturan daerah yang mengkoordinir hal itu.
"Saya berharap ada perda atau apapun nanti yang melarang penyaluran bansos, dua sampai tiga bulan sebelum pilkada," harapnya.
Ia menegaskan, sebaiknya bansos disalurkan sebelum pilkada. Kalau mau sekarang, kata Alex boleh atau setelah Pilkada.
pembagian Bansos dengan dugaan kampanye
bansos
Kementerian Dalam Negeri
Tomsi Tohir
Tribun-medan.com
| FAKTA BARU Kematian Dosen Untag Kekasih Gelap AKBP Basuki, Polisi Temukan Obat-obatan di Kamar |
|
|---|
| RUMAH Terbakar Akibat Bocah 9 Tahun Lupa Matikan Kompor Saat Masak Mi Instan, Kerugian Rp 400 Juta |
|
|---|
| GURU Bunuh Pedagang Gegara Kesal Ditagih Saldo Tabungan, Cekcok Lantaran Korban Marah Uang Dipakai |
|
|---|
| BUKAN Lebih Ringan, Vonis Vadel Badjideh Lebih Berat Setelah Banding, Kini Jadi 12 Tahun Penjara |
|
|---|
| MISTERI Keberadaan Istri Sah AKBP Basuki di Tengah Kasus Dosen Untag Tewas Tanpa Busana di Hotel |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Presiden-Jokowi-bagikan-bansos-10-kg-beras-d.jpg)