JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia, Kubu Ganjar Terpancing Siap Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat memberikan ceramah di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024) kemarin.

JK menyebut sejarah demokrasi di Indonesia bermacam-macam. Mulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Soekarno (Bung Karno). Selanjutnya, pada era Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila.

"Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi," kata JK, Kamis.

Baginya, saat ini Indonesia yang baru saja menggelar pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dikoreksi dan dievaluasi.

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 1955," ujarnya.

Demokrasi Pemilu yang diatur minoritas

JK berpendapat pemilu kali ini diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. 

"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ucapnya.

Jusuf Kalla menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter.

"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," pungkasnya.

Ditanggapi Kubu Ganjar-Mahfud

Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla soal kondisi Pemilu 2024 ini, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud, menyebut hak angket diperlukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu ini.

"Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan karena pemilu ini, menurut Pak Jusuf Kalla ini, pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk."

"Dan kalau ini tidak ada angket nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang. Dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Jusuf Kalla, ya," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (8/3/2024), dilansir YouTube Kompas TV.