AHY Sebut Tak Ada yang Janggal dalam Keunggulan Prabowo-Gibran dan Tolak Usulan Hak Angket

TRIBUN-MEDAN.com - Demokrat menilai tidak ada yang aneh dengan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. 

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tak ada kecurangan di balik kemenangan Prabowo-Gibran. 

Sebab, selisih perolehan suara Prabowo-Gibran dengan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sangat terpaut jauh. 

Apalagi, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabowo-Gibran telah meraih 58 persen suara dari 75 persen suara yang masuk. 

Sementara Anies-Muhaimin meraih 24 persen suara dan Ganjar-Mahfud cuma 16 persen suara. 

"Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," kata AHY, di rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

"Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," ujarnya, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Sebab itu, pria yang baru saja dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN ini pun menekankan Partai Demokrat menganggap tidak ada urgensi dalam memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana (hak angket), bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: AHY Singgung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres Tak Urgensi: Emang Jaraknya Jauh

Baca juga: JAWABAN Siswi SMA Kelas XII saat Ditegur Istri Sah dari Guru Olahraganya, Terbongkar Perselingkuhan

Menurut AHY, Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa.

Adapun wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius.

Bahkan, partai politik pengusungnya dalam hal ini PDI-P dan PPP pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.