AHY Singgung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres Tak Urgensi: Emang Jaraknya Jauh

TRIBUN-MEDAN.COM - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY singgung hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak urgensi.

AHY juga menilai tak ada yang aneh dengan Pemilu 2024 sehingga dirinya menilai tak ada urgensi untuk memunculkan hak angket DPR RI.

AHY menyinggung tidak adanya urgensi dalam memunculkan hak angket karena hasil suara perhitungan yang terpaut jauh.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana (hak angket), bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dikutip dari Kompas.TV, Minggu (25/2/2024).

AHY mengatakan Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa.

AHY juga mengatakan tidak ada yang aneh dengan keunggulan perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara terbanyak.

Tak hanya itu, perolehan suara Prabowo-Gibran juga terpaut cukup jauh dengan dua pasangan lainnya di Pilpres 2024 yakni capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," kata AHY.

"Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," pungkasnya.

Baca juga: Ini Persyaratan Seleksi CPNS 2024 untuk Formasi Guru dan Kesehatan

Baca juga: KUA Bakal Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama Mulai Tahun Ini, Berikut Syaratnya, Gratis!

Sebelumnya, Demokrat menyinggung partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tersebut bak bertindak seperti oposisi.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng kembali menyinggung soal sejumlah partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertindak seperti oposisi.

Salah satunya karena parpol-parpol tersebut mendukung pelaksanaan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu).

"Setelah pemilu tampaknya ada dinamika politik yang baru.