Majelis Kehormatan PPP Minta DPR Tak Pakai Hak Angket, NasDem Heran Ganjar Takut Kalah?

TRIBUN-MEDAN.com - Hak angket yang digaungkan Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali jadi sorotan.

Ada yang mendukung ada pula yang menolak. 

Sebelumnya NasDem melalui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali minta DPR tak gunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. 

 Teranyar, Fraksi PPP DPR RI diminta bijak menyikapi wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur.

Dia mengungkapkan, pihaknya khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

"Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," ucapnya.

Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” tandas dia.

Ganjar Usul  Hak Angket  

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.