Bansos Melonjak Saat Pilpres hingga Jokowi Dituding Politik Transaksioal, Begini Jawaban Sri Mulyani

TRIBUN-MEDAN.COM – Bantuan sosial (bansos) melonjak saat Pilpres hingga Presiden Jokowi dituding politik transaksional, begini jawaban Menkeu Sri Mulyani.

Adapun Presiden Jokowi yang menggelontorkan banyak bansos dituding sebagai wujud poilitik transaksional.

Terlebih, anggaran bansos saat Pilpres melonjak tinggi mencapai Rp 496 triliun atau lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Dianggapnya Presiden Jokowi melakukan politik transaksional juga karena anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Sehingga menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, Presiden Jokowi terkesan menggunakan bansos barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati rakyat dan mendapatkan kompensasi dari rakyat.

"Praktik penyaluran bansos oleh presiden secara langsung di berbagai daerah telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mempraktikkan politik 'klientelisme' yakni sistem-praktik politik berdasar relasi pertukaran atau transaksional," kata Maftuchan dilansir Tribun-medan.com, Kamis (1/2/2024).

Menurut Maftuchan, pemberian bansos oleh Presiden Jokowi secara langsung ke rakyat bermakna mengharap masyarakat memberikan kompensasi berupa dukungan politik terhadap agenda politik elektoralnya.

"Seperti yang telah gamblang kita ketahui, Presiden Jokowi mengkampanyekan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran," ucap Maftuchan.

Menurut Maftuchan, praktik politik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

Untuk diketahui, nilai anggaran Bansos pada 2024 melonjak tinggi hingga mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Baca juga: ALASAN Almas Tsaqibbirru Gugat Gibran Padahal Dulu Bantu Langkah Gibran Jadi Cawapres: Wanprestasi

Baca juga: Pakai Uang Toko Rp 36 Juta untuk Judi Online, Karyawan Minimarket Buat Laporan Palsu, Ngaku Dibegal

Menanggapi tudingan dan jumlah anggaran bansos tersebut, beginilah respons Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penebalan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).