POTRET Presiden Jokowi - Prabowo Makan Malam Berdua Bikin Panas Petinggi PDIP

TRIBUN-MEDAN.COM - Potret Presiden Joko Widodo (Jokowi) makan malam dengan Menhan RI Prabowo Subianto membuat petinggi PDIP gerah.

Di antaranya Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. 

Ia menilai, makan malam antara Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat (5/1/2024) malam seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi pilpres. 

Komarudin pun menilai wajar jika pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di kawasan Menteng itu membuat publik bertanya-tanya.

"Ya kalau banyak pihak mempertanyakan, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin, bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo," kata Komarudin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Komarudin keheranan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut.

Sebab, dia mengingat bagaimana Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para penjabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh penjabat gubernur, bupati, walikota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang pusat daerah, kemudian TNI Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, Kepala Negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral," ujar dia.

Berkaca hal ini, menurut Komarudin, Jokowi harusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Dengan sikap netral, artinya Jokowi memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya.

"Karena apa? Karena Pemilu 2024 ini pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia, mau dibawa ke mana," tutur anggota Komisi II DPR ini.

Terakhir, Komarudin menyampaikan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan Pemilu yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum.

Pasalnya, menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998.

"Jadi pemilu yang betul-betul harus pemilu yang demokratis, pemilu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemilu yang menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Karena inilah cita-cita perjuangan reformasi tahun 1998 itu yang harus diingat," pungkasnya.

Penjelasan Istana

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membenarkan Kepala Negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam.