Dengar Pendapat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi di Langkat Ricuh, Diwarnai Aski Pukul Meja

"Kami sangat kecewa yang seharusnya mendapat kepastian dari RDP ini, tapi ini guru-guru honorer yang hari ini mencari keadilan, tidak dapat kepastian," ujar Yusril.

"Malah hanya memberikan usulan, usulan apa? CAT sudah jelas mereka lulus, kenapa tiba-tiba ada SKTT. Nah, bupati tidak ada mengatur SKTT, tapi surat itu ada," sambungnya.

Menurut Yusril, ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat ini.

"Dan kami dari LBH Medan, akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan bagi guru-guru honorer yang lulus secara CAT. BKD tidak bisa menjawab soal bagaimana penilaian SKTT tersebut," ujar Yusril.

Sementara itu, Koordinator KontraS Sumut, Rahmad mengatakan, LBH Medan dan para guru honorer akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum.

"Kita memang sedang menyusun rencana untuk membuat laporan laporan. Kita sedang menulis pelaporan untuk ke Ombudsman.Pertama kita ingin melihat apakah di sini ada mal administrasi atau ada proses-proses bahkan di luar proses itu. Mungkin saja ada cuap-cuap atau orang dalam. Jumlahnya sangat banyak, ada 200 orang tidak lulus, padahal di CAT mereka lulus," ujar Rahmad.

Rahmad mengaku, pihaknya melihat ada ketidakberesan dalam proses penilaian PPPK guru di Langkat.

"Dan kita juga meminta ke pihak komisi informasi, karena pihak BKD dan Dinas Pendidikan Langkat tidak mampu memberikan menjelaskan terhadap bagaimana SKTT itu diberikan, jadi kita mendorong melalui sistem hukum yang ada. Yaitu melalui Komisi Informasi Publik (KIP), untuk meminta kejelasaan bagaimana SKTT itu diberikan ke guru-guru yang kita dampingi," tutupnya.

(cr23/tribun-medan.com)