Prevelensi Stunting di Sumut Terus Menurun, Pj Gubernur Optimistis Target 2024 Tercapai

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan upaya yang dilakukan Pemprov Sumut untuk menekan prevalensi stunting.

Di antaranya, pada tahun 2023, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran Rp 316 miliar untuk penurunan dan penanganan stunting.

Anggaran tersebut mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Program intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting.

Adapun program yang dilaksanakan dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, penyediaan obat obatan kesehatan anak, penyediaan gizi untuk ibu hamil, pemeriksanaan kehamilan, pemberian suplemen dan imunisasi.

Adapun program yang dilaksanakan di antaranya peningkatan penyediaan air minum sanitasi, intervensi peningkatan akses kualitas gizi, intervensi peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan akses pangan bergizi.

Berdasarkan data BKKBN saat ini, tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut.

Sebanyak 139.734 keluarga merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.

Pj Gubernur pun meminta OPD Pemprov Sumut untuk memastikan segala program yang dilakukan selalu maksimal dan tetap sasaran.

“Untuk itu, bekerja harus selalu berdasarkan data. Data ini penting, kami terus menggunakan data terbaru, sehingga pekerjaan kami pun terukur dan tepat sasaran sehingga hasilnya bisa maksimal,” katanya.

Stunting merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan kolaborasi ketat.

Karena itu, kabupaten/kota yang sudah bersama-sama berupaya menurunkan stunting di daerahnya, perlu diapresiasi.

Juga seluruh pihak yang turut berkolaborasi untuk menurunkan stunting, patut diapresiasi.

“Permasalahan stunting ini merupakan masalah bersama, tanpa koborasi, mustahil kita bisa mencapai target yang diinginkan,” kata Hassanudin.

Pemprov Sumut juga terus meningkatkan peran monitoring dan evaluasi terhadap delapan aksi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota.