Jokowi Enggan Tanggapi Soal Utang Proyek Kereta Cepat ke China: Tanyakan Bu Menteri Keuangan

Dari awalnya 6,07 miliar dollar AS, di tengah jalan melonjak menjadi mendekati 8 miliar dollar AS.

Dengan investasi sebesar itu, kata Faisal Basri, rasanya sulit untuk balik modal meski tiketnya seharga Rp 400.000 sekali jalan.

“Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Faisal bercerita, saat rapat kordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menolak.

Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal.

"Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot." tambahnya.

Rini Soemarno adalah Menteri BUMN saat itu. Namun, akhirnya proposal proyek itu lolos.

Dengan catatan, dikerjakan oleh BUMN dan swasta serta tidak menggunakan uang negara sama sekali.

Janji tanpa duit APBN itu sendiri saat ini sudah diralat Presiden Jokowi.

Mengingat BUMN yang terlibat di proyek tersebut kondisi keuangannya sempat berdarah-darah.

Perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sebenarnya sempat terkatung-katung karena belum disetujui oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Saat peletakan batu pertama yang dihadiri Jokowi, Jonan bahkan tidak hadir meskipun posisinya sebagai orang nomor satu di regulator perkeretaapian.

"Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," imbuh Faisal Basri.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Artikel ini telah tayang di Kompas.com