Jokowi Enggan Tanggapi Soal Utang Proyek Kereta Cepat ke China: Tanyakan Bu Menteri Keuangan

TRIBUN-MEDAN.com - Indonesia kini resmi mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dengan beroperasinya KCJB, maka negara ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta peluru.

Saat ini, kereta cepat yang diberi nama Whoosh tersebut masih gratis.

Nantinya, penumpang kereta peluru penghubung Halim-Padalarang ini bakal dikenai tarif tiket seharga Rp 250.000 sampai dengan Rp 350.000.

Proyek ini sempat terancam mangkrak karena pembengkakan biaya (cost overrun) sehingga terpaksa ditambal uang APBN.

Karena biayanya yang meningkat pula, pemerintah Indonesia kembali mengajukan tambahan utang ke China.

Kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sendiri mayoritas dikuasai konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60 persen, sementara sisa kepemilikan saham 40 persen digenggam oleh China Railways.

Argo cicilan utang plus bunga yang ditanggung pihak KCIC kepada China senilai Rp 79 triliun mulai berjalan usai Kereta Cepat diresmikan oleh Presiden Jokowi. 

Bila merujuk pada komposisi pemegang saham, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang juga berperan sebagai lead consortium, akan menanggung pembayaran utang terbesar ke China Development Bank (CDB).

Enggan Tanggapi Soal Cicilan Utang ke China

Selain ikut menggunakan uang APBN selama proses konstruksinya, pembayaran utang KCIC ke China juga dijamin oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan permintaan pemerintah Beijing agar APBN Indonesia bisa ikut menjamin kelangsungan pembayaran utang.

Jaminan pemerintah utang atas proyek KCJB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023, di mana negara menjamin kelancaran pembayaran utang plus bunganya ke China, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujar, soal penjaminan utang ke China yang dijamin ke negara seharusnya bukan ditanyakan ke dirinya, melainkan lebih pas dijawab oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," ucap Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Sabtu (7/10/2023).

Sementara saat wartawan bertanya soal apa saja target keuntungan secara komersial KCJB, mengingat pembengkakan biaya yang sangat besar dan kewajiban utang ke China yang harus dibayarkan, Jokowi juga enggan merespon.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, soal kalkulasi bisnis dan kaitan pembayaran pinjaman ke China, hal itu bisa ditanyakan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku korporasi.

"Nanti ditanyakan ke KCIC, teknis seperti itu tanyakan ke KCIC," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang harus di kedepankan dalam membangun transportasi publik, perhitungan untung rugi sebaiknya dinomorduakan, karena aspek yang utama dalam pembangunan KCJB adalah pelayanan publik.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi," ungkap Jokowi.

Masuk jebakan China?

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari beberapa indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang (debt trap) China.

"Sudah masuk kategori jebakan utang. Pertama, indikasi proyek yang berbiaya mahal ditanggung APBN," beber Bhima ketika dikonfirmasi.

Sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia.

Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.

Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara.

Ogah Targetkan Untung Rugi pada Kereta Cepat Whoosh

Indonesia resmi mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Kereta tersebut merupakan kereta peluru pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.

Kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.

Kereta ini masih gratis bagi masyarakat hingga pertengahan Oktober mendatang.

Menurut Jokowi, dalam pembangunan transportasi massal, pemerintah fokus pada pelayanan masyarakat, bukan target untung-rugi.

Di mana masyarakat diberikan banyak alternatif transportasi dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya.

Hal ini sekaligus menjawab kritik yang menyebut proyek yang diklaim murni business to business (B to B) ini sulit balik modal.

Bahkan, beberapa pihak menarasikan kalau proyek KCJB tidak akan balik modal meski sampai kiamat.

"Tapi itu (KCJB) memang fungsi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal," kata Jokowi dikutip dari Harian Kompas, Sabtu (7/10/2023).

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mematok target kapan KCJB akan meraih untung dan menyerahkan sepenuhnya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

Alih-alih menyebut kapan target meraup untung, Presiden menegaskan bahwa pemerintah fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat karena fungsi transportasi massal itu di situ. Bukan untung dan rugi," beber Jokowi.

Sebagai informasi saja, China diputuskan sebagai pemenang tender dengan proposal proyek senilai 5,595 miliar dollar AS atau lebih rendah dari proposal Jepang senilai 6,223 miliar dollar AS.

Kendati demikian, dalam perjalanannya, biaya proyek membengkak menjadi 7,97 miliar dollar AS.

Pemerintah kemudian menambal dengan dana APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Kritik susah balik modal

Sebelumnya Ekonom Senior Faisal Basri pernah menyebut proyek Keret Cepat Jakarta Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal.

Bahkan, Faisal Basri menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutup investasi yang sudah keluar.

BUMN yang diminta pemerintah menggarap proyek tersebut kini juga akhirnya terbebani.

Belum lagi, lanjut Faisal, biaya yang dikeluarkan rupanya membengkak sangat besar.

Dari awalnya 6,07 miliar dollar AS, di tengah jalan melonjak menjadi mendekati 8 miliar dollar AS.

Dengan investasi sebesar itu, kata Faisal Basri, rasanya sulit untuk balik modal meski tiketnya seharga Rp 400.000 sekali jalan.

“Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas TV, beberapa waktu lalu.

Faisal bercerita, saat rapat kordinasi awal proyek itu diajukan, banyak menteri yang menolak.

Begitu juga dengan konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal.

"Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot." tambahnya.

Rini Soemarno adalah Menteri BUMN saat itu. Namun, akhirnya proposal proyek itu lolos.

Dengan catatan, dikerjakan oleh BUMN dan swasta serta tidak menggunakan uang negara sama sekali.

Janji tanpa duit APBN itu sendiri saat ini sudah diralat Presiden Jokowi.

Mengingat BUMN yang terlibat di proyek tersebut kondisi keuangannya sempat berdarah-darah.

Perizinan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sebenarnya sempat terkatung-katung karena belum disetujui oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan.

Saat peletakan batu pertama yang dihadiri Jokowi, Jonan bahkan tidak hadir meskipun posisinya sebagai orang nomor satu di regulator perkeretaapian.

"Kesimpulannya kesalahan pucuk pimpinan," imbuh Faisal Basri.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Artikel ini telah tayang di Kompas.com