Usai Terima Aduan Petani Ramunia, Pemprov Sumut akan Konfirmasi ke Puskopad Kodam I/BB

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Lies Handayani mengaku pihaknya akan segera mengonfirmasi pihak Pusat Koperasi TNI Angkatan Darah (Puskopad) Kodam I/BB usai menerima aduan dari Kelompok Tani Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.

"Kami harus konfirmasi dulu ke Puskopad, jadi belum bisa berkomentar banyak. Karena di wilayah itukan berdasarkan keterangan petani di wilayah Puskopad," ujar Lies usai menerima perwakilan kelompok tani Ramunia di ruang rapat III, Lantai 2 kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/9/2023).

Baca juga: BREAKINGNEWS Petani Ramunia Diusir dan Diseret Paksa Satpol PP Pemprov Sumut saat Aksi Damai

Lies mengatakan, pihaknya juga akan melaporkan semua aduan petani kepada Pj Gubernur Sumut Hassanudin.

"Tadi kami baru mendengarkan saja, kemudian kami catat untuk kami laporkan segera ke pimpinan," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Petani Ramunia, Open Manurung mengatakan dua orang perwakilan dari Petani Ramunia yang datang ke kantor gubernur diterima oleh Asisten I.

"Hanya 2 perwakilan yang diperbolehkan masuk. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ini mendesak, padi kami sudah menguning dan hampir tidak bisa lagi dipanen. Kami berharap solusinya bisa segera," ujar Open Manurung.

Ia mengatakan, oknum Puskopad Kodam I/BB tidak memberikan akses ke sawah mereka usai dilakukan penanaman seluas 20 hektare.

"Kami merawat saja tidak diperbolehkan hingga sekarang sudah mau panen. Jadi kami mohon perhatikan nasib kami, nasib petani. Kalau tidak ada petani bagaimana rakyat ini bisa makan, tolong pikirkan nasib petani," ucapnya.

Adapun puluhan Petani Ramunia sempat menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Sumut. Mereka membawa beberapa tangkai padi yang sudah menguning dan poster bertuliskan beberapa tuntutan.

Baca juga: Unjukrasa di Kantor Gubernur Sumut, Puluhan Petani Ramunia Diusir Satpol PP

Beberapa poster dari bahan karton tersebut bertuliskan "Puskopad Melarang Kami Panen, Jalan Ditutup," kemudian ada juga yang bertuliskan "Tolong Pak! Kami mau panen enggak bisa, kami sudah lapar!".

Serta tuntutan untuk Pj Gubernur yang bertuliskan "Pak Pj Gubernur Padi Kami Kering, Enggak bisa panen, beras mahal!".

Namun aksi mereka tak berlangsung lama dan dibubarkan Satpol PP dengan alasan tak ada pemberitahuan sebelumnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter