Bertemu Ganjar Pranowo, Mahfud MD Cerita Kisah Gagalnya Jadi Cawapres Jokowi, Dijegal Parpol?

Ketika itu, Mahfud sudah mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Warna pakaian yang dikenakan Mahfud sama dengan yang dipakai Jokowi dalam pertemuan di Restoran Plataran.

Di restoran tersebut, Mahfud ditemani para relawan, salah satunya Ruhut Sitompul. Tetapi, sekitar pukul 17.25 WIB, Mahfud tiba-tiba beranjak dari lokasi tanpa meninggalkan alasan.

"Nanti yah, saya pulang dulu," ujar Mahfud ketika itu.

Kepergian Mahfud dari lokasi tersebut seolah menjadi pertanda sudah ada keputusan politik mengenai sosok pendamping Jokowi.

Benar saja, di Restoran Plataran, Jokowi mengumumkan bahwa nama cawapresnya ialah Ma'ruf Amin yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi kala itu.

Pengumuman ini sangat mengejutkan lantaran Mahfud sebelumnya telah mempersiapkan diri, termasuk mengenakan pakaian yang seragam dengan Jokowi.

Dijegal parpol?

Kegagalan Mahfud menjadi cawapres Jokowi sedikit terobati ketika ia ditunjuk menjadi Menko Polhukam pada 2019.

Akan tetapi, dengan posisi strategis yang diembannya tetap menyisakan teka-teki penyebab kegagalannya menjadi cawapres Jokowi.

Saat itu, tak sedikit yang menyebut biang keladi dari kegagalannya menjadi cawapres Jokowi karena adanya penolakan dari salah satu parpol.

"Perlu saya klarifikasi. Saya memang mendengar dari Bang Akbar Tandjung, katanya memang Golkar termasuk yang menolak saya jadi wapres, karena dulu (dibilang) saya ikut Gus Dur (Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid) mau membubarkan Golkar. (Tapi) saya bantah," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, pada 5 Desember 2019.

Menurut Mahfud, di dalam buku yang diterbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak yang paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar.

Ia menilai, kondisi Gus Dur berbeda dengan Presiden Sukarno saat hendak membubarkan parpol. Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi. Namun tidak demikian dengan Gus Dur.

"Bahkan, ketika Gus Dur keluarkan dekrit itu, saya di Surabaya. Saya tetap bilang, 'Jangan keluarkan'. Itu ada bukunya. Jadi, bukan saya baru bilang sekarang," ungkap Mahfud.