Kader PDIP Minta Panitia Kegiatan Deklarasi Relawan Bobby Diperiksa, Usai Presiden Dilempar Sandal

Ia pun menyoroti keberadaan para pemerhati dan aktivis perempuan yang tak memperhatikan nasib Roida Tampubolon.

Menurut Sutrisno, meski tindakan Roida tak dapat dibenarkan, tapi menurutnya stigmatisasi penyebutan ODGJ tidak dilakukan secara serampangan.

Hal itu, lanjut Sutrisno, malah justru berdampak negatif bagi Roida dan keluarga.

"Aksi nekat Roida dengan seluruh tuduhan kepadanya seharusnya mendapat perhatian dari para aktivis perempuan dan Komnas Perempuan. Mengapa petugas yang menangkap dan melumpuhkan Roida bukan petugas perempuan. Lalu bagaimana protap penanganan ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Para aktivis perempuan saat ini lebih sibuk mempersoalkan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga lupa melakukan pendampingan terhadap perempuan seperti Roida," kata Sutrisno.

Baca juga: Kisah Getir Roida Tampubolon, Diceraikan Suami dan Dianggap Sudah Mati, Kini Disebut Skizofrenia

Meski aksi Roida salah baik dari tata krama maupun hukum, kata Sutrisno, Roida tidak harus dihukum dengan menyebutnya secara berulang sebagai ODGJ, orang yang pernah dilaporkan mati, hingga orang yang suka buat onar di kantor polisi.

"Pemberitaan massif terhadap profil Roida akan membuatnya semakin hancur. Maka aktivis perempuan dan Komnas Perempuan justru harus melakukan pendampingan terhadap Roida. Sehingga Roida dengan semua permasalahan yang timbul tidak semakin terpojok dan merasa sendirian," lanjutnya.

Dengan insiden itu, Kornas pun meminta penanganan Roida harus ada pendampingan dari aktivis perempuan, Komnas Perempuan ataun Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Baca juga: Disebut Skizofrenia, Roida Tampubolon yang Lempar Jokowi Sering Hujat AKBP Josua Tampubolon

Selain itu, lanjut Sutrisno, polisi juga diminta untuk hati- hati dalam menerbitkan izin keramaian.

Peristiwa pelemparan Roida, kata dia, sebagai peringatan dini, bahwa kegiatan yang melibatkan massa besar dan dihadiri tamu VVIP harus detail, ketat, dan tidak mudah diberikan.

"Dan kepada tim protokol dan media presiden diminta untuk lebih selektif dan ketat dalam memenuhi undangan dari kelompok masyarakat. Presiden tidak perlu menghadiri kegiatan yang belum jelas maksud dan tujuannya," tutup Sutrisno.(cr17/tribun-medan.com)