Akhirnya Presiden Jokowi dan Prabowo Tanggapi PDIP yang Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah dikritik PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberi penjelasan panjang lebar mengenai program food estate.

Sebelumnya, program food estate tersebut dikritik PDIP yang disebutnya sebagai kejahatan lingkungan.

"PDI-Perjuangan: Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan"

Presiden Jokowi mengatakan, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan.

Maka dari itu, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terkait krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan nasional,"ujarnya.

"Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," tegas Presiden Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Presiden Jokowi memaparkan, gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara.

Kepala Negara mengatakan harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini.

"Gula, beras, setelah India stop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," tuturnya.

Menurut Jokowi, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor ketika melimpah apabila negara lain membutuhkan.

Jokowi pun mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan.

"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," ucap Jokowi.

"Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," imbuh dia.

Tanggapan Singkat Menhan RI Prabowo Subianto

Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

“Yang bener?” kata Prabowo sambil berjalan dan seakan mempertanyakan kebenaran pernyataan Hasto tersebut, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Mendadak Singgung Pemimpin Jujur di HUT ke-78 RI, Sindir Siapa?

Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek lumbung pangan/food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Sebagai informasi, program ini digagas Presiden RI Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDI-P, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.

Kembali ke soal food estate, proyek ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional. Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik ”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Arie mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong. Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak.

Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut.

Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus.

Padahal, sebelum berubah menjadi lahan untuk food estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Arie menyayangkan, program food estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan.

Pola perladangan tradisional dihilangkan dan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat.

”Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” ujar Arie.

Baca juga: PDIP Kritik Food Estate yang Dicanangkan Presiden Jokowi, Disebut Merugikan Banyak Masyarakat

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P: Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan"

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter