News Video
PDIP Kritik Food Estate yang Dicanangkan Presiden Jokowi, Disebut Merugikan Banyak Masyarakat
Diakui Hasto, dirinya memiliki catatan kuat terkait upaya Jokowi untuk membangun lumbung pangan itu.
TRIBUN-MEDAN.COM - Proyek lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dikritisi Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, proyek itu malah merugikan banyak masyarakat.
Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
Diakui Hasto, dirinya memiliki catatan kuat terkait upaya Jokowi untuk membangun lumbung pangan itu.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto.
Ia menyampaikan, bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
Namun, proyek itu disebutnya malah disalahgunakan hingga menyebabkan kajahatan terhadap lingkungan.
Mulai dari banyaknya hutan yang ditebang hingga lumbung pangan yang tak dibangun dengan baik.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.
Sebagai informasi, program ini digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan periode keduanya.
Ia menugaskan Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.
Kepala negara juga menugasi Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.
Namun, program ini dianggap gagal oleh DPR.
Pasalnya, banyak warga yang arus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.
(Tribun-Video.com/Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P: Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan"
| Empat Anggota DPRD Medan Mangkir, Kejaksaan Tinggi Sumut: Senin dan Selasa Kita Panggil Lagi |
|
|---|
| Kuasa Hukum Ketua DPRD Sumut Sebut Dua Akun Dilaporkan ke Polda Sumut, Kasus Pencemaran Nama Baik |
|
|---|
| Dua Anggota DPRD Medan yang Dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumut Kasus Peras Pengusaha Tak Kunjung Hadir |
|
|---|
| KEPALA BAYI PUTUS Saat Proses Persalinan Diduga Lakukan Malpraktek, Ini Penjelasan Dinkes Tapteng |
|
|---|
| Respon Bupati Langkat Syah Afandin Soal Ratusan Kilo Sabu Diamankan Polisi di Perairan Langkat |
|
|---|