TIM INVESTIGASI Bentukan Gubernur Ridwan Kamil Malah Kebingungan setelah Memeriksa Panji Gumilang

Selain itu, temuan tersebut belum bisa disimpulkan karena memerlukan proses klarifikasi dari pesantren Al-Zaytun.

Utang tidak menjelaskan secara terperinci terkait temuan penyimpangan dan persoalan akhlak yang dimaksud.

"Masih belum bisa diambil kesimpulan karena juga masih harus cek ricek dan klarifikasi," kata Utang.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat Ichsan Abdullah mengatakan, Pondok Pesantren Al-Zaytun terafiliasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002.

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Ichsan mengatakan, afiliasi tersebut bisa dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan Al-Zaytun dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat.

"Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia (Al-Zaytun) adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," kata Ichsan.

Polri Akan Dalami Dugaan Pelanggaran Pidana

Sementara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengatakan, pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Pasalnya, belakangan beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al Zaytun, seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinannya Panji Gumilang.

"Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ. Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu (Al-Zaytun) ya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Meski begitu, Ramadhan belum menjelaskan langkah detil terkait pendalaman kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan proses pengusutan ada pada Bareskrim Polri.

"Nanti kita tanyakan dulu itu ya," kata Ramadhan.

Komisi VIII DPR Dorong Kemenag Cabut Izin Ponpes Al-Zaytun jika Bertentangan dengan Ajaran Islam

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan investigasi terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, yang sedang menjadi sorotan lantaran terjadi berbagai kontroversi.

Ace Hasan mengatakan, jika hasil investigasi mendapati Ponpes Al-Zaytun memiliki kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka izinnya harus dicabut.

"Jika ditemukan ada kurikulum pendidikan yang bertentangan ajaran Islam, maka Kementerian Agama dapat mengambil langkah selanjutnya. Bahkan, Kementerian Agama dapat mencabut izin Pesantren Al-Zaytun," ujar Ace saat, Kamis (22/6/2023).

Oleh karena itu, ia meminta Kemenag segera bergerak untuk melakukan investigasi terlebih dulu terhadap bagaimana proses pendidikan di Ponpes Al-Zaytun beserta kurikulum yang diajarkannya.

"Jadi soal Al-Zaytun ini, Kementerian Agama harus segera turun untuk melakukan investigasi," imbuhnya.

(*/tribun-medan.com/kompas.com/tribunjabar.id)