Demokrat Desak Umumkan AHY Jadi Wakil Capres Anies, Sindiran Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

TRIBUN-MEDAN.COM - Desakan Partai Demokrat mengenai percepatan pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dinilai bermuatan politis.

Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya Anies tak menunjuk ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

“Langkah Demokrat ini sebagai escape plan andai saja Anies memilih sosok lain selain AHY sebagai bakal cawapres, maka Demokrat bisa saja cabut dari Koalisi Perubahan untuk mencari tempat hinggap yang lain, yang tentu saja lebih berprospek untuk AHY,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, Jumat (9/6/2023). 

Seandainya deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Menurut Ari, Demokrat punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan, apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” ujar dosen Universitas Indonesia itu.

Demokrat pun dinilai mengada-ada atas argumen merosotnya elektabilitas Anies disebabkan karena bakal cawapres yang tak kunjung diumumkan.

Sebab, dua bakal capres lain yang elektabilitasnya mengungguli Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon pendampingnya.

“Terlalu prematur jika ketiadaan nama bakal cawapres saat ini dianggap sebagai penyebab anjloknya elektabilitas Anies,” kata Ari.

Seandainya Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan, lanjut Ari, partai berlambang bintang mercy itu bisa saja bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Memang, jika bergabung dengan poros tersebut, belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres.

Namun, setidaknya, dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.

Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra pun lebih menjanjikan.

“Demokrat paham betul, privilese politik yang demikian besar dari Demokrat diserahkan ke Koalisi Perubahan, tapi tanpa akomodasi politik yang jelas untuk AHY,” tutur Ari.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, setidaknya Juni 2023.