Peran Serta Perempuan Menuju Kerja Demokrasi 2024

PERAN SERTA PEREMPUAN MENUJU KERJA DEMOKRASI 2024

Oleh: Ida Royani Gultom

PENYELENGGARAAN Pemilu atau kerja demokrasi tahun 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Saat buah pikiran ini dirampungkan Minggu, 4 Juni 2023, berhitung mundur, tinggal 255 hari menuju pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak legislatif, dan pemilihan presiden 14 Februari 2024.

Pemilu legislatif, terdiri atas dua kamar. Pertama pemilihan DPR, yang merupakan kontestasi dari partai politik (parpol) pada semua level untuk mendudukkan kadernya pada kursi dewan yang terhormat, baik DPR RI (pusat) di Jakarta, DPRD tingkat provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Satu kamar lagi, para calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), mirip senator, utusan masing-masing provinsi 4 orang ke Senayan.

Kontestasi dalam artian, unjuk kebolehan atau adu kehebatan, keindahan, dan kesungguhan program serta catatan rekam jejak parpol dan para caleg serta DPD sehingga memikat hati konstituen selaku pemilih.

Selain itu, Pemilu serentak memilih pasangan presiden dan wakil presiden, yang pencoblosannya dilakukan serentak atau bersamaan dengan Pemilu DPD, DPR RI dan DPRD di seluruh Indonesia.

Berbagai rangkaian persiapan untuk kerja demokrasi –bukan pesta demokrasi-- tersebut sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, melalui penyelengara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, sejak 14 Juni 2022 atau tepat 20 bulan sebelum Pemilu yang bertepatan hari Kasih Sayang (Valentine Days), tanggal 14 Februari 2024.

Sembilan bulan kemudian, tepat 27 November 2024, akan dilaksanakan pemilu serentak kepala daerah di seluruh Indonesia. Terdapat 37 provinsi –minus Daerah Istimewa Yogyakarta-- mengikuti pemilihan gubernur, dan 508 kabupaten/kota memilih bupati atau wali kota berikut pasangan wakilnya –minus 6 kota/kabupaten adminiatratif di Jakarta.

Persiapan kerja-kerja demokrasi, istilah yang didorong Ketua KPU Hasyim Ashari—mengganti pesta demokrasi yang maknanya dianggap hura-hura -- ini untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sehingga setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Kerja demokrasi lima tahunan yang mengacu kepada 11 prinsip penyelenggara Pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien seperti yang tertuang pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Partisipasi Masyarakat

KUALITAS Pemilu yang demokratis sehingga layak disebut kerja demokrasi sangat tergantung pada seberapa tinggi tingkat partisipasi dan perilaku politik masyarakat dalam penyelengaraan Pemilu tersebut. Partisipasi politik merupakan kewajiban warga negara sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang memiliki kesadaran politik yang baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain.

Sementara perilaku politik lebih pada aspek perilaku secara umum seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku.

Dengan demikian tujuan yang diharapkan yakni untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dapat tercapai, dimana keputusan politik tersebut benar-benar memenuhi aspirasi masayarakat secara umum.