KETAHUAN, Surya Paloh Diam-Diam Jenguk Jhonny G Plate di Penjara, Bahas Kasus Korupsi?

"ICW memandang bahwa tidak ada alasan bagi Kejagung untuk tidak mendalami aliran dana berdasarkan alat bukti yang sudah mereka dapat, termasuk berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut aliran dana dari transaksi mencurigakan dalam pusaran proyek BTS ini," ujarnya.

Dikutip dari Kompas TV, Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengatakan, penyidik Kejagung telah mengantongi bukti berupa dokumen, surat, hingga rekaman percakapan, termasuk dari unsur pejabat penting, saat membagi-bagikan proyek tersebut.

Akan tetapi, Mahfud tidak menyebutkan siapa pejabat yang terlibat dalam pembagian proyek BTS 4G Bakti di Kominfo.

Menurutnya, bukti rekaman percakapan antarpejabat itu diharapkan dapat digunakan untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun.

Selain itu, Mahfud MD juga menyebut bahwa penyidik Kejagung sudah menemukan bukti kuat terkait keterlibatan Johnny G Plate dalam kasus tersebut.

"Sesudah yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan (Johnny) sebagai tersangka," kata Mahfud MD pada Jumat (19/5/2023), dikutip dari Kompas TV.

Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pejabat di Kementerian Kominfo dalam kasus tersebut, yakni Johnny G Plate dan Anang Achmad Latif (AAL) yang pernah menjabat Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo.

Sedangkan lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta.

Mereka adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA); dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS); dan Windy Purnama (WP) yang disebut orang kepercayaan Irwan Hermawan.

(*)

Berita sudah tayang di wartakota