Imbas Gaya Hidup Mewah Sang Istri Pamer di Media Sosial, Warga Demo Minta Kepala BPN Ini Dicopot

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedikitnya 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur di Jalan Dr Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (15/3/2023).

Ratusan orang itu berunjuk rasa menuntut Kepala BPN Jaktim Sudarman Harja Saputra dicopot dari jabatannya karena program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak berjalan optimal.

Beberapa waktu belakangan, Sudarman Harja Saputra memang sempat menjadi perhatian publik karena ulah sang istri, Vidya Piscarista yang kerap pamer kemewahan di media sosial (medsos).

Imbas dari gaya hidup mewah sang istri, Sudarman juga sudah diperiksa oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akibat ulah istrinya.

Massa pun meminta Kepala BPN Jaktim dicopot dari jabatannya.

“Copot Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Timur. Kami juga mendesak BPN untuk mensukseskan program Presiden Jokowi tentang Reforma Agraria. Basmi habis mafia tanah rakyat,” kata Koordinator Aliansi Pejuang Tanah untuk Rakyat, Romy Jiwaperwira saat berunjuk rasa pada Rabu (15/3/2023).

Romy menjelaskan, pihaknya juga menuntut petanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari Tahun 2018 sampai 2023.

Ia berharap adanya audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur.

Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2018 telah menggelontorkan anggaran hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan program PTSL hampir Rp 500 miliar.

“Namun BPN hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 (berstatus bersih) hanya 231.767 bidang tanah,” ungkapnya dikutip dari Warta Kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah berkomitmen terhadap reforma agraria dan perjuangan hak tanah rakyat.

Baik melalui PTSL, legalisasi tanah maupun upaya redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. 

“Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, PP 18 tahun 2021 dan peraturan lainnya,” jelas dia.

Romy menambahkan, komitmen Presiden Jokowi ternyata tidak diikuti oleh jajaran BPN yang justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria.

“Sebut saja pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini program pendaftaran tanah hanya diangka 80,25 persen dan hanya 67,5 persen yang sudah bersertifikat itupun warga belum menerimanya,” ungkap Romy.