Tanggapan Rajuddin Sagala Terkait Hasil Survei KPK Soal Penilaian Integritas Pemko Medan

Setiap instansi tersebut memiliki minimal 30 responden dan maksimal 2.554 orang.

Survei tersebut dilakukan dengan dua cara, daring dan luring.

Baca juga: KPK Sebut Geng di Ditjen Pajak Punya Pola Canggih Samarkan Harta Kekayaan, Kini Sedang Ditelusuri

Secara online, KPK melakukan survei melalui WhatsApp blast dan e-mail blast kepada responden yang terpilih, sedangkan untuk luring dilakukan lewat computer assisted personal interviewing (CAPI) yang tersebar di 181 pemerintah daerah.

Seperti itu sendiri dilakukan oleh KPK pada tanggal 4 Juli sampai dengan 30 September 2022 yang lalu.

Kemudian diumumkan oleh KPK pada akhir tahun 2022.

(cr5/tribun-medan.com)