Menurut warga, Taufik, bantuan yang diberikan Pemko Tebingtinggi masih belum dirasakan cukup untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Karena dapur umum yang biasanya memasak makanan masih tak mampu menjangkau masyarakat lainnya.

“Kulihat tadi ada dua goni beras, mi instan, dan minyak dimasak di sana. Tapi kita yang di sini jarang dapat. Gak terjangkau kita,” ujar warga yang berharap adanya bantuan yang lebih banyak dan menjaring masyarakat lain.

Bangunan Dinding Penahan Sia-sia

Pada tahun 2021, Pemko Tebintinggi menganggarkan proyek pembangunan dinding penahan di Kampung Semut bernilai Rp 981 juta.

Hingga kini pembangunan dinding tersebut belum bisa dirasakan manfaatnya oleh warga yang berdiam di Kampung Semut.

Lalu, pada tahun 2022 ini, BPBD Tebingtinggi menganggarkan proyek fisik penanggulangan banjir dengan total senilai Rp 13 miliar, mulai dari pembangunan bronjong di beberapa tempat, pergantian pintu air, hingga pembangunan dinding penahan.

Baca juga: Kunker Reses Komisi V DPR RI, Bupati Sergai Darma Wijaya Curhat Masalah Banjir dan Pelebaran Jalan

Hanya saja Kota Tebingtinggi tak luput dari masalah rutin tiap tahun tersebut.

Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Ratama Saragih, sebelumnya sempat menduga bahwa orientasi pembangunan dinding penahan dan sebagainya bukan untuk masyarakat tapi untuk kepentingan mafia.

“Jadi sebenarnya, itu permainan mafia anggaran. Mereka tidak bekerja secara proporsional dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan untuk masyarakat,” kata Ratama saat dimintai tanggapan Senin (16/5/2022) siang. 

Baca juga: Plt Bupati Langkat Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kecamatan Padang Tualang dan Tanjung Pura

“Bisa kita lihat ini berulang-ulang tiap tahun. Ini ciri khas permainan mafia anggaran,” kata pria yang juga jejaring Ombudsman Sumut ini.

Adapun solusi kongkret yang bisa dilakukan Pemko Tebingtinggi, kata Ratama, bisa memulainya dengan bekerjasama dengan Pemprov Sumut, BWS Sumut, atau pemerintah daerah pemilik hulu sungai.

Kemudian dicari solusi dan komitmen bersama untuk mengatasi banjir kemudian hari.

“Masalah banjir ini polemik sepanjang masa. Kok buat perencanaan, konsultasi, tapi tetap banjir. Sepertinya tak jujur mereka mengatasi banjir. Kalau dinding penahan tak efektif selama ini,” jelasnya.(alj/tribun-medan.com)