Potensi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumatera Utara Capai 574.845 Hektare

"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan usaha perhutanan sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema lokakarya," tutur Herianto.

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun, tidak melakukan penebangan liar di hutan, yang dapat melanggar hukum dan merusak habitat.

"Memberikan edukasi dan sosialiasasi kepada rakyat. Apa gunanya menjaga hutan ini, inilah yang harus diloka karyakan tak semudah apa yang kita bicarakan, undang-undang semua dah lengkap kita. Tapi, dalam iplementasi itu yang tak bisa dipenuhi," jelasnya.

Di sisi lain, untuk menjaga kelestarian hutan dari perambahan hutan di Sumut ini. Mantan Pangkostrad itu, melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas langkah konkrit penanganan masalah hutan di Sumut. 

"Nanti akan saya kumpul dengan Forkopimda, saya akan membicarakan ini, (Penanganan Hutan) itulah langkah konkrit pertama yang dilakukan," kata Edy. 

Menurut Edy, jumlah polisi kehutanan sangat minim. Sehingga perlu dikolaborasikan dengan TNI/Polri dan Satpol PP. "Saya akan kolaborasikan pengawasan polisi hutan ini, saya akan kordinasikan dengan pihak Polres, Kodim dan nanti Satpol PP," ungkapnya. 

Ia juga mengingatkan kepada pelaku usaha kayu jangan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan menebang hutan.

"Pengusaha-pengusaha kayu ini harus jelas, tak boleh main main, tak boleh dia berselingkuh dengan pencuri kayu, begitu dia lakukan ini akan ditindak tegas," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)