Cegah Inflasi, Gubernur Sumut Bakal Bagikan Bansos, Minta Aparat Penegak Hukum Mendampingi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menyalurkan bantuan sosial guna memperbaiki situasi ekonomi di Sumut dan mencegah peningkatan inflasi.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi meminta pendampingan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut dalam penyaluran bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

“Ini termasuk salah satu program intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Edy Rahmayadi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan Mendagri secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Janji Berikan Bantuan Sembako ke Warga Sumut Terdampak Kenaikan BBM

Adapun bansos dan intervensi yang akan diberikan Pemprov Sumut di antaranya bansos untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan alat mesin pertanian dan bibit, bantuan untuk UMKM berupa peralatan, hingga operasi pasar.

Menurut Edy Rahmayadi, mengendalikan inflasi membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak.

“Saya harapkan Kejaksaan Tinggi, Polda dampingi penyaluran ini, Forkopimda yang lain mesti ikut bersama-sama mengendalikan inflasi kita ini,” kata Edy.

Edy juga mengharapkan berbagai pihak terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan. Jangan sampai masyarakat terdampak inflasi mengalami kesulitan. “Ini kita harus cepat, lakukan sesuai dengan job description-nya masing-masing,” kata Edy.

Baca juga: Edy Rahmayadi Janji Berikan Bantuan Sembako ke Warga Sumut Terdampak Kenaikan BBM

Selain itu, mantan Pangkostrad ini juga mengharapkan Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/Bukit Barisan Achmad Daniel, Kajati Sumut Idianto, yang hadir pada rapat tersebut untuk mengimbau seluruh personelnya menanam cabai di rumah masing-masing.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kekurangan cabai di beberapa bulan ke depan dapat teratasi.

“Saya minta tolong Pak Kajati, Pangdam, Kapolda, ASN sudah saya perintahkan seluruhnya menanam cabai minimal 10 polybag, prediksi Bank Indonesia itu Desember kita kekurangan cabai,” kata Edy.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin rapat tersebut menyampaikan pemberian bantuan sosial tersebut dalam rangka kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada inflasi.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Sebut Banyak ASN yang Ikut Berpolitik Sembunyi-sembunyi

Ada beberapa sumber dana yang bisa digunakan sebagai bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Di antaranya 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Total Dana Transfer Umum tersebut masih ada kurang lebih Rp2,17 triliun.

Selanjutnya dari Dana Tidak Terduga (DTT). Hingga akhir tahun masih ada DTT dari seluruh provinsi kurang lebih Rp11 triliun.

DTT tersebut bisa digunakan sebagian untuk penanganan bencana dan sebagian lagi untuk penanganan dampak inflasi.

Kemudian ada dana Bansos di daerah sebanyak kurang lebih Rp7 triliun. Serta terakhir dana desa yang belum terserap semua.

“Pengendalian inflasi jadikan isu prioritas, kooridnasikan dan sinergi dengan seluruh stakeholder,” kata Tito.(cr14/tribun-medan.com)