Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Bicara Soal Eks HGU PTPN II dan Sarirejo
Tujuan kedatangan Menteri ATRB/BPN Hadi Tjahjanto ke Sumut untuk menyelesaikan konflik agraria yang sudah berlarut-larut. Terutama persoalan eks HGU P
"Karena di kantor dengan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan, saya lihat objek dan tentunya saya bicara dengan masyarakat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Medan," katanya.
Sementara, untuk sistem pendaftaran sertifikat tanah secara gratis atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Hadi mengatakan di Medan masih ada sekitar 60 ribu bidang tanah yang belum didaftarkan sertifikat tanahnya.
"PTSL yang tadi saya tanyakan di sini tinggal 60 ribu bidang lagi. Ya kecil lah itu ya. Itu sudah menuju ke Kota lengkap. Kalau sudah menuju ke kota lengkap permasalahan-permasalahan kepastian hukum itu pasti akan terjamin dengan baik," ucapnya.
Upaya untuk mempercepat pendaftaran sertifikat tersebut, jelas Hadi, dibutuhkan paritisipasi masyarakat dan berbagai instansi.
"Upaya-upayanya kita bisa dengan CSR, untuk pengukuran, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk mengurus secara mandiri sehingga tidak ada pungli itulah yang akan segera meningkatkan program PTSL dan mandiri menuju ke kota lengkap," katanya.
Hadi mengaku untuk pembagian sertifikat tanah yang dikabarkan sempat mengendap tidak benar.
"Kalau sudah dicetak, PTSL segera kita bagikan, tak ada yang mengendap. Target kita di 2022, kita memiliki roadmap untuk bisa memiliki 126 juta. Tapi beberapa kota seperti Medan, Jawa, Sumatera juga merupakan kota yang siap menjadi kota lengkap," pungkasnya.
Peringatan Hadi Tjahjanto Soal Pungli
Hadi mengingatkan sekuruh pegawai di kantor BPN agar tidak melakukan pungli dalam pelayanan. Ia memastikan jika ketahuan melakukan pungli, akan langsung diberhentikan (dipecat).
"Jadi di sini diberikan informasi yang baik. Termasuk yang paling penting adalah tidak ada pungli. Memang saya wanti-wanti kalau ada pungli laporkan saya. Akan saya berhentikan," ujar Hadi.
Menurut Hadi Tjahjanto, pelayanan pertanahan di kantor BPN sudah cukup baik dan memiliki berbagai inovasi.
"Bahwa untuk pelayanan di sini sudah bagus sekali karena banyak inovasi yang dibangun di sini. Untuk konteks lapangan sendiri masyarakat bisa mengurus sendiri di sini baik roya, balik nama, dan lain sebagainya. Dengan pelayanan yang baik," ucapnya.
Ia juga mengatakan, bahwa pelayanan di kantor BPN tetap buka di Hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang bekerja dari Seni sampai Jumat.
"Hari Sabtu-Minggu saya yakin dibuka, karena untuk mewadahi masyarakat yang bekerja dari Senin sampai Hari Jum'at. Hari Sabtu-Minggu tetap diberikan pelayanan prioritas. Khusus untuk yang melaksanakan pengurusan sendiri," ucapnya.
Saat meninjau bagian pelayanan kantor BPN, Hadi sempat berbicara kepada beberapa warga yang sedang mengurus dokumen di Kantah Medan.
Ia bertanya terkait kualitas layanan dan ada atau tidaknya praktik pungli yang terjadi.
"Warga harus mengurus sendiri secara mandiri supaya tidak ada lagi pungli yang terjadi," katanya.
(*/ Tribun-Medan.com)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/menteri-bpn-tribunmedan1.jpg)