Pihak Kemendagri Bungkam Ditanya Sosok Pengisi Jabatan Pj Kepala Daerah Tebingtinggi dan Tapteng

Ini kan sudah ketentuan bahwa Gubernur berhak mengajukan nama, meski keputusan di tangan pemerintah pusat,” kata Arifin.

Tentunya, kata Arifin, apa yang menjadi penolakan dari Kemendagri atas usulan Gubernur ini harus terang benderang.

Jangan bias dan menimbulkan persepsi liar bagi masyarakat. 

Apakah penolakan berkaitan dengan nama-nama yang diusulkan tidak memenuhi syarat administrasi, kepangkatan, atau faktor lainnya. 

“Semuanya ini harus jelas. Kenapa ditolak? Apa alasannya? Nah, apa kriteria yang dibutuhkan Mendagri. Semuanya harus jelas.

Pemerintah daerah dan pusat harus saling percaya, dan melengkapi. Jangan sampai hal seperti ini dibiarkan danmenimbulkan persepsi liar,” terang Arifin. (alj/tribun-medan.com)