Pelanggar Lalu Lintas Ditilang Secara Digital, Polri Pasang 248 Kamera Pengawas

TRIBUN-MEDAN.com-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcment (ETLE) di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Nantinya, Polri tak akan lagi menyita SIM dan STNK pelanggar lalu lintas.

Baca juga: DIRESMIKAN Kapolri Listyo Sigit, Program Tilang Elektronik (ETLE) di 14 Provinsi Termasuk Sumut

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa nantinya pelanggar lalu lintas bakal ditilang secara digital.

Adapun kebijakan ini bakal dimulai 1 April 2022 mendatang.

Baca juga: BERIKUT INI Hasil SNMPTN 2022 yang Diumumkan Sesaat Lagi, Klik Link Daftar Universitas

"Jadi tidak ada penyitaan lagi STNK dan SIM. Jadi kita punya SOP sendiri, tiga hari kita berikan surat konfirmasi, kemudian lima hari atau notifikasi di aplikasi 'ETLE Nasional'," ujar Aan kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Aan menuturkan kebijakan ini diambil untuk dapat meminimalisir pertemuan antara petugas dengan pengendara.

Dengan begitu, nantinya peluang pungli yang dilakukan anggota akan terhindari.

"Karena kebijakan Pak Kapolri ini mengurangi interaksi antara pelanggar dengan petugas kepolisian, dan dengan ETLE tidak ada interaksi sama sekali, pelanggar tidak ketemu petugasnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Aan menambahkan pelanggar yang terkena tilang nantinya akan diminta membayar melalui BRI Virtual Account (BRIVA).

Jika pelanggar tidak bayar, maka nantinya STNKnya terancam akan dibekukan.

"Kalau dia tidak bayar maka langkah berikutnya adalah pemblokiran STNK. Jadi pada saat pembayan pengesahan tahunan STNK maka baru harus bayar dulu denda tilang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera mulai April 2022.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan sosialisasi pemberlakuan ETLE di tol sudah berlangsung sejak Maret 2022.

Ada dua jenis pelanggaran yang diberlakukan dalam penerapan terebut.