Adik Prabowo Hashim Terkejut Tuduhan Dapat Jatah Proyek dari Pemerintah, Lahan di Kaltim dekat IKN

TRIBUN-MEDAN.com - Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang merupakan adik Ketua Umum Gerindra Prabowo angkat bicara terkait tudingan dirinya mendapat bagian dari pemerintah dalam proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dirinya mengaku terkejut mendengar tudingan tersebut.

Baca juga: Beraninya Amanda Manopo Pamer Mesra dengan Mischa, Baim Wong Langsung Bereaksi

"Saya terkejut dan kecewa nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki, seolah-seolah terus mendapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah," kata Hashim dalam konferensi pers, Selasa, (8/2/2022).

Apalagi kata Hashim, isu tersebut dikaitkan dengan masuknya Prabowo kedalam pemerintahan Jokowi pada kabinet 2019-2024.

Padahal kata pemilik Arsari Grup tersebut, ia sudah memiliki lahan di Kaltim sejak 2007.

Kebetulan lokasi IKN berdekatan dengan lahannya dan lokasi sejumlah proyek yang ia jalankan.

Salah satu proyek tersebut kata Hashim yakni penyediaan ari bersih.

Baca juga: KISAH TKW Dinikahi Bule Tajir, Awal Bertemu Tak Disangka, Setelah Menikah Kini Gayanya bak Sosialita

Ia sudah berencana menjadi penyuplai air bersih di sejumlah kota di Kaltim, tiga tahun sebelum Presiden memutuskan ibu kota pindah ke Penajam Paser Utara.

"ini adalah proyek air bersih yang kami kembangkan tahun 2015 untuk supply air bersih ke sejumlah kota di Kalimantan Timur juga untuk industri termasuk industri yang nanti akan didirikan oleh Group saya juga. Kita mau ajukan kepada industri lain ada pabrik kilang Pertamina, ada pabrik kertas, pabrik sawit yang semuanya memerlukan air bersih, air jernih," katanya.

Oleh karena itu Hashim mengatakan sangat tidak tepat apabila ia disebut mendapatkan jatah proyek dari pemerintah.

"Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong. Ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah menurut saya, tidak ada deal politik. Itu proyek air bersih semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur atas permintaan dari masyarakat Kaltim," katanya.

Penolakan IKN dan Tanggapan DPR

Sejumlah tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimatan Timur.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam mengutarakan pendapat pastinya dijamin kebebasannya oleh konstitusi

Oleh karena itu, baik pendapat secara langsung atau melalui website itu dijamin kebebasannya. Dan itu menjadi tolak ukur juga berapa banyak yang meminta supaya perindahan Ibu Kota Negara baru, ditangguhkan.