Penjelasan Istilah Otonomi Daerah dan Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah

Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.

Akan tetap, kebebasan tersebut sifatnya terbatas karena menjadi perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

3. Menurut J. Wajong

Menurut J. Wajong, otonomi daerah merupakan suatu kebebasan untuk memajukan dan memelihara kepentingan khusus daerah.

Hal ini dilakukan dengan menentukan hukum, pemerintahan, dan keuangan sendiri bagi daerah.

Baca juga: KINI Olla Ramlan Semakin Terbuka Sebut Single, Instastory Disorot soal Hubungan dengan Suami Lagi

Baca juga: Berikut Pengertian Tentang Makna Kata dan Jenis-jenis Makna Kata Beserta Contohnya

4. Menurut UU No.9 Tahun 2015

Menurut UU No.9 Tahun 20116, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan.

Selain itu, daerah otonom diberlakukan sesuai kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Otonomi daerah merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.”

Tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai UU.

O iya, adapun yang dimaksud degan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Lalu, kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri yang didasari oleh aspirasi masyarakat.

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah

Berikut ini, beberapa peraturan perundang-undangan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, di antaranya:

1. UU No.1 Tahun 1945 mengenai Komite Nasional Daerah atau KND.