Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Pemerintah Tunda Belajar Tatap Muka

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Situasi Covid-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan, sehingga sejumlah pihak meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh zona, kecuali di zona hijau.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kondisi pandemi saat ini tidak aman untuk pembelajaran tatap muka.

"Kami meminta pemerintah segera memutuskan untuk menunda secara resmi pembukaan sekolah tahun ajaran baru 2021/2022 dengan sistem pembelajaran tatap muka atau PTM," ujar Bamsoet, Rabu (23/6).

Baca juga: Kepsek MTs Negeri Binjai Anggar Anggota Poldasu Kasus Siswa Siluman, Kabid Humas: Jangan Bawa-bawa

Baca juga: NGERI, Preman Peras Penumpang Angkot Tusuk Kaki Pakai Paku di Kampung Lalang

"Tidak hanya di zona merah saja, namun di seluruh zona, selain zona hijau. Mengingat kurva Covid-19 secara nasional saat ini tengah mengalami kenaikan dan angka positivity rate yang telah mencapai 50 persen," tambahnya.

Bamsoet juga meminta Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menghentikan uji coba PTM, yang saat ini dilakukan pada sekolah-sekolah di sejumlah daerah.

Terutama bagi daerah yang rata-rata kasus positif hariannya di atas lima persen.

• Orang Tua Siswa Sambut Baik dan Dukung Bobby Nasution Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

• Tinjau Simulasi, Bobby Nasution Optimis Pembelajaran Tatap Muka Dapat Digelar Juli 2021

Sebab, lanjut Bamsoet, kondisi Covid-19 yang saat ini terus melonjak berisiko tinggi menyebabkan klaster penularan Covid-19 di sekolah.

"Pemerintah juga perlu merinci dan mendata sekolah-sekolah beserta zona risiko Covid-19, sehingga kebijakan tatap muka di sekolah maupun pembelajaran daring tidak diseragamkan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut mencontohkan daerah yang rata-rata kasus positif di bawah lima persen agar dipertimbangkan pemberlakuan PTM dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan di daerah-daerah yang sulit sinyal dan kasus Covid-19 rendah, agar dapat dipertimbangkan dilakukannya PTM secara terbatas.

Lebih lanjut, Bamsoet meminta pemerintah berkomitmen memprioritaskan hak hidup anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam Konvensi tersebut, hak sehat anak nomor dua dan hak pendidikan anak berada di urutan ketiga.

"Sehingga penting bagi Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah untuk memerhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Binjai Minta Jembatan Bandar Senembah Segera Diperbaiki: Aku Khawatir, Ini Musim Hujan

Baca juga: VIRAL Pria Berbadan Tegap Todongkan Senjata saat Tangkap Anak Diduga Curi Kardus di Amplas

Desakan serupa diajukan anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah.

"Saya berharap agar uji coba PTM terbatas dihentikan sementara di provinsi-provinsi dengan penambahan kasus tertinggi. Saya juga mengharapkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas, yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli 2021," ujarnya, Rabu.