SAOR SIAGIAN Sindir Koruptor Saja Bisa Dibina Ditemui Firli Bahuri, 51 Pegawai KPK tak Bisa Dibina?

* Saor Siagian ungkit Ketua KPK Firli Bahuri saat temui napi koruptor Setya Novanto dan Akil Mochtar

* Napi koruptor saja masih bisa dibina, mereka bisa jadi duta-duta tidak lagi melakukan korupsi

* Saor Siagian menyindir apa dasar pegawai KPK yang dipecat disebut musuh negara, tidak nasionalis dan distigma tidak setia kepada Pancasila.

TRIBUN-MEDAN.com - Tidak ada lagi kesempatan, bagi 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Mereka dipecat, bahkan pegawai KPK tersebut sudah dilabeli 'tanda merah'.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, menyebut mereka sudah tidak bisa dibina. 

Akan tetapi, pegiat antikorupsi Saor Siagian memberi pendapat menohok.

• HASIL LIGA EROPA Villarreal Juara Liga Eropa 2020/2021, Man United Kalah Adu Penalti Skor 11-10

Pengacara tersebut menyindir, para koruptor yang ditangkapi pegawai KPK tersebut.

Mereka dihukum, koruptor saja bisa dibina.

"Nah, saya masih ingat Firli (ketua KPK) ini kan pergi ke SukaMiskin (Lapas), menemui Setya Novanto. Yang divonis seumur hidup yaitu Akil Mochtar. Kemudian dia orasi di sana, sosialisasi. Supaya bekas narapidana atau napi koruptor ini, mereka bisa jadi duta-duta tidak lagi melakukan korupsi. . .Sementara korutor saja masih bisa dibina. . ." ujar Saor Siagian dalam perbincangan di TVOne, Rabu (26/5/2021).

Saor Siagian menyindir, kenapa pegawai KPK yang dipecat tersebut disebut musuh negara, tidak nasionalis dan distigma tidak setia kepada Pancasila.

Saor berpendapat, pegawai KPK tersebut sudah diincar dari jauh hari untuk disingkirkan.

Wadah Pagawai KPK Yudi Purnomo menceritakan, awal sebelum masuk bergabung dengan KPK mereka sudah dididik oleh militer dan kepolisian terkait wawasan kebangsaan. 

"Kurang nasionalis apa kami ketika menangkapi koruptor dengan begitu banyak risiko karena mereka punya jaringan, mereka punya kuasa. mereka punya uang, ternyata malah kami yang diberi raport merah, bukannya mereka," ujar Yudi yang mengaku sudah bekerja di KPK selama 14 tahun.

BKN Bilang Waktu Tidak Cukup