Komisi A DPRD Sumut Minta Pendaftaran Seleksi Komisi Informasi Provinsi Dibatalkan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Goklas Wisely 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) meminta pendaftaran seleksi untuk Komisioner Komisi Informasi (KI) dibatalkan. Sebab, pengumuman tersebut dianggap menyalahi aturan yang ada. 

“Karena pendaftaran kemarin dilaksanakan tidak sesuai regulasi, maka dibatalkan,” jelas Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kominfo, dan Komisioner KI periode 2019-2021 di ruang rapat Komisi A DPRD Sumut, Senin (24/5/2021).

Hendro mengatakan, pengumuman pendaftaran itu tidak menjadi wewenang dari panitia seleksi. 

“Itu wewenang tim seleksi. Padahal tim seleksi kan masih menunggu persetujuan Gubernur Sumut,” ucapnya. 

Menurutnya, pengumuman itu bertentangan dengan Peraturan Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi. 

"Regulasi yang ada bahwa Peraturan KI Nomor 14 tahun 2016 itu sudah lengkap bahwa Timsel dulu dibentuk baru ada pengumuman. Jadi jangan sampai nanti ada cacat administrasi," katanya. 

Komisi A  merekomendasikan agar proses pendaftaran Komisioner KI yang sudah dibuka untuk dibatalkan. Kemudian, kembali dibuka oleh Timsel usai disetujui oleh Gubernur Sumut. 

Panitia Seleksi menerbitkan surat pengumuman pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Sumut. Surat itu bernomor: 800 / 7842 / DKI / V / 2021 pada 10 Mei lalu. 

Surat itu ditandatangani oleh Irman Oemar selaku Kepala Dinas Kominfo Sumut yang juga panitia seleksi. 

(cr8/tribun-medan.com)