China Kirim Minyak Sulingan 587 Ton ke Korut, AS: Bahaya, Bangun Senjata Nuklir, Kimia dan Biologi

Korea Utara terima 587 ton pasokan minyak sulingan dari China selama Maret. Amerika Serikat: Membahayakan Korea Utara Terus bangun senjata nuklir, kimia, dan biologi

TRIBUN-MEDAN.COM -  Pemerintahan China kembali menaruh curiga kepada aktivitas Amerika Serikat di Laut China Selatan.

Kali ini China menuding Amerika Serikat (AS) menyewa kapal sipil untuk memata-matai aktivitas China di sekitar perairan Taiwan.

Lembaga think tank asal Beijing, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) mengatakan, sebuah kapal bernama Grand Canyon II telah melakukan operasi yang dirahasiakan selama beberapa bulan terakhir.

Grand Canyon II merupakan kapal pendukung konstruksi multiperan yang tampaknya berafiliasi dengan Helix Energy, sebuah perusahaan jasa minyak dan gas AS, dan memiliki banyak koneksi dengan militer Amerika Serikat.

Dilansir dari Global Times, pada awal Maret lalu kapal tersebut tiba di Yokosuka, Jepang.

Kapal tersebut dari Guam untuk membawa helikopter MH-60S Seahawk yang diselamatkan pada 17 Maret setelah jatuh ke laut dalam 92 mil laut di timur ke Okinawa.

Menurut data pelacakan yang dirilis oleh SCSPI, Grand Canyon II telah beroperasi di dekat pulau Taiwan dan di Laut Cina Selatan selama sebulan terakhir.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi Tiongkok karena tidak ada hal genting lagi yang terjadi di sana.

Data juga menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 2020, kapal tersebut telah tinggal di Taichung dan Kaohsiung di pulau Taiwan, serta Nagasaki dan Yokosuka di Jepang.

Berdasarkan data pelacakan serta aktivitasnya yang cukup lama di kawasan tersebut, SCSPI percaya Grand Canyon II menjadi kapal mata-mata yang disewa oleh militer AS untuk misi khusus.

Sementara, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak dengan tegas seruan dari China untuk menarik kapal-kapal Filipina dari perairan yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).

Filipina telah meningkatkan kehadirannya di daerah-daerah yang diperebutkan di zona ekonomi eksklusif (ZEE), termasuk pulau Thitu, dekat instalasi militer China.

"Kami memiliki pendirian di sini dan saya ingin menyatakannya sekali lagi bahwa kapal-kapal kami berada di sana, kami tidak akan mundur satu inci pun," kata Duterte.

"Saya tidak akan mundur. Bahkan jika Anda membunuh saya. Persahabatan kita akan berakhir di sini," lanjut dia.

China: AS kerap menyewa pihak sipil sebagai mata-mata

Ahli militer China Wei Dongxu, mengatakan kepada Global Times bahwa AS memiliki sejarah menggunakan kapal sipil untuk misi militer.

Kapal khusus ini dapat mendukung Angkatan Laut AS dalam pengintaian dan pengumpulan intelijen di dekat pulau Taiwan.

Dalam tugas mata-matanya, kapal yang disewa bisa melakukan misi pengintaian dan penyadapan dengan mengumpulkan sinyal radio di sekitarnya.

Penjelasannya, kapal mata-mata AS bisa menempatkan perangkat pendeteksi ke laut untuk survei hidrologi atau bahkan menggunakan perangkat sonar untuk melacak aktivitas kapal selam.

SCSPI sebelumnya mengungkapkan bahwa militer AS juga menyewa pesawat pribadi untuk operasi pengintaian jarak dekat di China.

Sebagai contoh, pada 31 Maret 2020 lalu perusahaan AS Tenax Aerospace mengerahkan pesawat pengintai maritim Bombardier CL-604 ke Pangkalan Udara Kadena di Okinawa.

Pesawat tersebut melakukan lebih dari 250 penerbangan pengintai jarak dekat di China sebelum kembali ke AS pada 17 Maret tahun ini.

Kehadiran kapal yang diduga sebagai mata-mata AS ini dipastikan akan meningkatkan tensi keamanan antara kedua negara di kawasan tersebut.

Apalagi jika mengingat bahwa AS dan sekutunya di NATO, bahkan G7, telah menegaskan akan menaruh perhatian serius pada China dan kawasan Indo-Pasifik secara umum.

Negara G7 Peringatkan China dan Rusia: Mengacaukan HAM, Ekonomi, dan Demokrasi

Sebelumnya, Amerika dan negara dalam  anggota Group of Seven (G7) melayangkan kritik pedas terhadap Rusia dan China pada pertemuan hari Rabu (5/5/2021).

G7 menyebut mereka China dan Rusia jahat dan suka mengganggu.

Dalam komunike sepanjang 12.400 kata yang disusun bersama, para menteri luar negeri G7 mengatakan Rusia berusaha merusak demokrasi dan mengancam Ukraina.

Sementara China, selain mengklaim Laut China Selatan, juga dianggap bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan pengaruh ekonominya untuk menggertak pihak lain.

Kedua negara itu juga dituding ingin menguasai kawasan Kutub Utara dan Selatan.

Sayangnya, ketujuh negara tidak menyebutkan secara pasti langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menindak Rusia maupun China.

Secara umum, kesimpulan rapat hanya berisi kecaman dan warning.

Dilansir dari Reuters, satu poin tertulis bahwa G7 akan meningkatkan upaya kolektif untuk menghentikan kebijakan ekonomi komersil China dan untuk melawan disinformasi Rusia.

"Daripada bereaksi dengan kemarahan, saya pikir China perlu memahami bahwa ia perlu memahami bahwa aturan internasional dasar ini harus ditaati," ungkap Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, seperti dikutip Reuters yang artikelnya telah tayang di Kontan.co.id:Kelompok negara G7 pertimbangkan upaya untuk melawan propaganda Rusia dan China

Rusia sebelumnya menyangkal tuduhan campur tangan di luar perbatasannya terkait Krimea, dan mengatakan negara Barat terkurung dalam histeria anti-Rusia.

Sejalan dengan itu, China mengatakan negara-negara Barat adalah pengganggu dan para pemimpinnya memiliki pola pikir pasca-kekaisaran yang membuat mereka merasa dapat bertindak seperti polisi global.

Mendukung Taiwan dan Ukraina

Negara anggota G7 yang jika ekonominya digabungkan jauh lebih besar dari China dan Rusia, justru khawatir dengan manuver kedua negara tersebut.

Pertemuan baru-baru ini jelas menunjukkan bahwa China dan Rusia masih dianggap sebagai ancaman serius bagi eksistensi G7, yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap ketahanan ekonomi global.

"Kami akan bekerja secara kolektif untuk mendorong ketahanan ekonomi global dalam menghadapi kebijakan dan praktik ekonomi yang sewenang-wenang dan memaksa," ungkap pernyataan G7 terkait kebijakan ekonomi China.

G7 juga sepakat untuk mendukung Taiwan dari segala sisi, termasuk partisipasinya dalam forum WHO dan Majelis Kesehatan Dunia. China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan menentang perwakilan resmi Taiwan di tingkat internasional.

Terkait Rusia, G7 juga sepakat berdiri bersama Ukraina dalam konflik di Krimea. Namun, poin-poin solusi belum didapatkan.

Para menteri luar negeri G7 mengaku sangat prihatin dengan pola negatif dari perilaku Rusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak stabil yang terus berlanjut.

"Hal-hal itu termasuk penumpukan besar pasukan militer Rusia di perbatasan Ukraina dan di Krimea yang dianeksasi secara ilegal," ungkap G7.

Bagi ketujuh negara kaya ini, manuver Rusia di kawasan tersebut merupakan upaya jahat yang bertujuan untuk merusak sistem demokrasi negara lain.

Korea Utara terima 587 ton pasokan minyak sulingan dari China selama Maret

Sementara, China belakangan ini semakin menguatkan mitra persenjataannya ke Korea Utara.

Pada Maret lalu, China kembali memasok  ratusan ton minyak ke Korut.

Komite Sanksi PBB menyatakan bahwa China telah memasok sekitar 587 ton minyak sulingan ke Korea Utara pada bulan Maret.

Data tersebut diterima PBB langsung dari pihak Tiongkok.

Data PBB yang dikutip Yonhap mengungkap, Beijing memasok Pyongyang dengan 4.893 barel minyak atau setara dengan 587,4 ton, pada bulan Maret.

Jika melihat jumlahnya, suplai minyak China ke Korea Utara pada bulan Maret saja sudah mewakili sekitar 1% dari volume minyak sulingan yang dapat disuplai ke Utara dalam setahun.

Nasib Korea Utara terkait impor minyak memburuk setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2397 disahkan pada tahun 2017 silam.

Resolusi, yang dibuat setelah Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauh tersebut menetapkan batas atas jumlah minyak sulingan tahunan yang dapat ditawarkan atau dijual ke Korea Utara sebesar 500.000 barel, yang setara dengan 60.000-65.000 ton.

Jumlah besar yang diterima Korea Utara pada bulan Maret tersebut menaruh curiga pada negara Barat.

AS: Membahayakan Korea Utara Terus bangun senjata nuklir, kimia, dan biologi

Sebelumnya, pihak Amerika menuding Korea Utara terus membangun senjata kimia dan biologis, selain senjata pemusnah massal (WMD) lainnya seperti nuklir, yang menjadi ancaman serius bagi dunia.

Menurut Jennifer Walsh, Asisten Deputi Menteri Pertahanan AS Bidang Pertahanan Dalam Negeri dan Keamanan Global, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebenarnya bisa menggunakan senjata-senjata tersebut jika terjadi konflik di Semenanjung Korea.

"Terus membangun senjata nuklir, kimia, dan biologi, Korea Utara membahayakan stabilitas internasional dan melemahkan rezim nonproliferasi global. Kemampuan ini menimbulkan ancaman bagi pasukan AS dan sekutu," kata Walsh, Selasa (4/5/2021), dalam pernyataan kepada Sub-komite DPR AS untuk Intelijen dan Operasi Khusus.

"Mengingat risiko bahwa Kim Jong Un bisa berusaha untuk menggunakan WMD dalam rangka atau untuk mencegah konflik di Semenanjung Korea, Pasukan Gabungan harus siap untuk sejumlah kemungkinan terkait WMD yang memerlukan operasi di lingkungan yang terkontaminasi CBRN," ujar dia, seperti dikutip Yonhap.

CBRN adalah singkatan dari kimia, biologi, radiologi, dan nuklir.

Berkaca dari tindakan Pyongyang menggunakan senjata kimia saat membunuh Kim Jong Nam, saudara laki-laki Kim Jong Un, di Malaysia pada 2017.

Walsh mencatat; Korea Utara, bersama dengan negara-negara seperti China, Rusia dan Iran, terus meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi.

"Pandemi Covid-19 terus menunjukkan ancaman yang ditimbulkan oleh insiden biologis. Dan kemajuan ilmiah dalam bioteknologi menciptakan jenis tantangan baru sekaligus menurunkan hambatan masuk untuk pengembangan, proliferasi, dan penggunaan WMD," sebut dia.

China salah satu sumber bahan senjata kimia Korea Utara

Walsh menyatakan, AS dan Korea Selatan bekerjasama untuk melawan segala jenis ancaman dari Korea Utara.

"Kami bekerja dengan sekutu kami Republik Korea untuk memastikan bahwa kami siap untuk kontinjensi WMD, terlepas dari apa ancamannya," katanya.

Walsh menyebut China sebagai salah satu sumber bahan senjata kimia dan biologi terbesar untuk Korea Utara.

"Entitas dan individu China terus mentransfer materi sensitif proliferasi ke Korea Utara, Iran, dan aktor ancaman lainnya, dan China telah menunjukkan lemahnya penegakan kontrol ekspor domestik dan rezim sanksi multilateral yang dimaksudkan untuk mencegah transfer semacam itu," ujar Walsh yang dilansir dari tayangan Kontan.co.id yang berjudul:AS: Terus bangun senjata nuklir, kimia, dan biologi, Korea Utara membahayakan

Pada 2020, Angkatan Darat AS memperkirakan, Korea Utara memiliki hingga 5.000 ton senjata kimia dari sekitar 20 jenis berbeda, menjadikannya pemilik agen kimia terbesar ketiga di dunia.

(*/Tribun-Medan.com/ Kontan.co.id)

Baca juga: Perang Rusia vs Ukraina, Puluhan Militer Ukraina Tewas, 20 Kapal Perang Rusia Blokir Laut Hitam

Baca juga: CHINA Kerahkan Kapal Perang di Laut China Selatan, Menteri Pertahanan Filipina Mengadu ke Amerika

Baca juga: Selain Laut China Selatan, Kini Duet China-Rusia Hampir Telah Menguasai Kutub Utara-Kutub Selatan

Baca juga: Semena-mena Klaim Laut China Selatan, China Kalangkabut, 7 Negara Ingin Bergabung Menggempurnya