CHINA Kerahkan Kapal Perang di Laut China Selatan, Menteri Pertahanan Filipina Mengadu ke Amerika

TRIBUN-MEDAN.COM – China semakin agresif di Laut China Selatan, Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delfin Lorenzana menelepon Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. 

Kedua menteri pertahanan dari dua negara tersebut membahas pergerakan kapal-kapal milisi China di Whitsun Reef di dekat Kepulauan Spratly, Laut China Selatan.

Austin mengusulkan beberapa langkah untuk memperdalam kerja sama pertahanan antara kedua negara, termasuk meningkatkan kesadaran situasional terkait ancaman di Laut China Selatan.

Melansir The Straits Times, Minggu (11/4/2021), kedua pejabat tinggi itu berjanji untuk tetap berhubungan dekat.

Pembicaraan melalui telepon itu terjadi setelah laporan bahwa kapal angkatan laut China mengejar kapal sipil yang membawa jurnalis Filipina dari media ABS-CBN pekan lalu. 

Bahkan, China juga mengirim setidaknya 200-an kapalnya ke Laut China Selatan yang dekat wilayah Filipina.

China mengeklaim, pengerahan kapal tersebut merupakan langkah yang normal sekaligus sah dan pemerintahnya menjaga komunikasi yang erat dengan Filipina.

Terkait kapal-kapal yang tampak di perairan dekat Kepulauan Spratly itu, China juga beralasan hanya berkumpul sementara karena cuaca buruk.

Namun hal ini dibantah oleh Filipina.  

Media ABS-CBN melaporkan bahwa angkatan laut China mengerahkan dua kapal yang membawa rudal untuk mengusir kapal yang membawa jurnalisnya tersebut.

Padahal kapal sipil tersebut tengah melakukan pelayaran melintasi terumbu karang di dekat Pulau Palawan di Filipina barat.

Laporan itu menambahkan, insiden itu adalah insiden pertama yang tercatat di mana militer China mengintervensi kapal sipil Filipina.

Kekhawatiran atas berkumpulnya kapal milisi maritim China di perairan yang disengketakan juga dibahas selama panggilan telepon antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin pada Jumat (9/4/2021).

Mereka kembali menyerukan agar China mematuhi putusan arbitrase pada 2016 yang dikeluarkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut.

Bulan lalu, AS bulan lalu mengatakan bahwa pihaknya mendukung Filipina sambil menuduh China menggunakan milisi maritim untuk mengintimidasi, memprovokasi, dan mengancam negara lain.