MENGENAL SIAPA Sosok Harun Al Rasyid Pegawai KPK Pimpin OTT Bupati Nganjuk, tak Lulus TWK KPK

✓ Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid pimpin OTT Bupati Nganjuk

✓ Harun Al Rasyidyang dikabarkan tak lolos TWK KPK.

✓ Mengenal siapa Sosok Harun Al Rasyid, pernah menjadi Ketua WP KPK 

TRIBUN-MEDAN.com - Untuk kesekian kalinya, KPK 'menangkap tangan' OTT kepala daerah.  

Kali ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dipimpin Harun Al Rasyid, Minggu (9/5/2021).

OTT KPK sukses di tengah isu 'penggombosan' KPK. Sebagaimana kritik dilontarkan sejumlah aktivis anti korupsi dan sejumlah mantan pimpinan di antaranya KPK Abraham Samad, Saut Situmorang hingga Laode M Syarif soal TWK KPK atau tes wawasan kebangsaan. 

Apalagi 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK KPK diisukan akan dipecat.

Terkini, OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk dipimpin Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid yang dikabarkan tak lolos TWK KPK.

Lantas, siapa sebenarnya Harun Al Rasyid?

• POSTINGAN Veronica Koman Memanas Setelah Victor Yeimo Diitangkap, DPO Kerusuhan Papua Muncul

Baca juga: H-3 Lebaran, BMKG Prediksi Cuaca Buruk Bakal Melanda Kawasan Berikut di Sumatera Utara

Harun dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mengenal Pimpinan dan Pegawai KPK yang Lolos Seleksi Awal Capim 2019-2023'

Ia juga merupakan salah satu penyelidik di internal KPK.

Harun pernah menulis buku Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Makashid al-Syariah.

Sosok Harun baru-baru ini jadi sorotan karena dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan.

Nama Harun Al Rasyid juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).

• POSTINGAN Veronica Koman Memanas Setelah Victor Yeimo Diitangkap, DPO Kerusuhan Papua Muncul

Diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).