Reaksi Polri Setelah KKB Marah Dicap Teroris hingga Ancam Habisi Militer dan Suku Jawa di Papua

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah Indonesia, kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua bereaksi.

KKB Papua memberikan ancaman kepada pemerintah Indonesia, yang akan menghabisi militer dan suku Jawa yang ada di Papua.

Terkait akan hal itu, Polri meminta masyarakat di Papua tak khawatir dengan ancaman KKB yang mengancam militer dan orang Jawa di Papua.

"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Senin (3/5/2021).

Ia menyampaikan, pihaknya memastikan akan menjaga ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat di tanah Papua.

"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," ucapnya.

Baca juga: KKB Papua Tantang Pasukan Setan: Kau Mau Kirim Pasukan Apapun Tetap Kita Layani

Baca juga: Ternyata Ini 6 Kelompok KKB yang Sering Bikin Teror dan Perlu Dibinasakan Pasukan Setan TNI

Ancaman KKB untuk militer dan suku Jawa

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta intervensi militer dari pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Mereka juga mencari dukungan moril dan materiel dari Uni Eropa, Afrika, Karibia, negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 (XXV) PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa terjajah.

Jika PBB atau komunitas internasional diam, OPM mengancam melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua.

Hal ini dilakukan sebagai respons label teroris kepada KKB Papua yang diberikan pemerintah.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur."

"TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua."

"Tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," ujar Amatus Akouboo Douw, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM yang berbasis di Australia, lewat keterangan tertulis, MInggu (3/4/2021).

Keterangan tersebut diteruskan oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom.