Gubernur Edy Rahmayadi Minta Satgas Penanganan Covid-19 Karo Perbanyak Sosialisasi Prokes

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kabupaten Karo, akan kembali melakukan beberapa langkah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten Karo, Natanail Peranginangin, saat ditemui di kantornya, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Natanail menjelaskan, Dari hasil rapat dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kemarin, setiap daerah diberikan masukan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Dirinya mengatakan, untuk Kabupaten Karo sendiri ada beberapa poin yang menjadi fokus.

"Dari hasil rapat kemarin, ada beberapa daerah yang dipanggil pak gubernur untuk pembahasan PPKM. Memang Kabupaten Karo merupakan salah satu yang menjadi perhatian karena persebarannya yang masih lumayan," ujar Natanail, Kamis (22/4/2021).

Natanail menjelaskan, adapun yang menjadi perhatian dan pesan dari gubernur saat rapat kemarin ialah seputar penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Dirinya mengatakan, berdasarkan data yang ada beberapa waktu terakhir menunjukkan persebaran Covid-19 di Karo tidak bertambah.

Natanail mengaku, untuk Kabupaten Karo jika dilihat dari PPKM skala mikro masuk ke dalam status zona hijau. Sedangkan untuk skala makro dan secara umum, Kabupaten Karo masuk ke dalam zona orange.

Dirinya mengungkapkan, hal inilah yang menjadi perhatian dari gubernur karena melihat kondisi di Kabupaten Karo di mana penerapan protokol kesehatan sedikit melemah.

Sehingga, gubernur meminta Satgas Covid-19 Karo untuk kembali meningkatkan pemantauan ke masyarakat.

"Jadi di Karo sendiri memang kita diminta pak gubernur untuk kembali meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Karena dilihat masyarakat sudah dilihat sudah longgar menerapkan protokol kesehatan karena penyebaran Covid-19 yang cenderung menurun," katanya.

Dirinya mengungkapkan, selain itu gubernur juga meminta kepada Satgas Covid-19 Karo untuk juga meningkatkan penjagaan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik.

Karena seperti diketahui, saat ini pemerintah pusat sudah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik di lebaran Idul Fitri mendatang.

Natanail menjelaskan, untuk tahap ini nantinya mereka akan berkoordinasi dengan instansi terkait pada saat penerapan operasi ketupat.

Dirinya mengatakan, nantinya di sana akan dilakukan pemeriksaan bagi masyarakat yang akan melintas ke Kabupaten Karo.