Soal Kemungkinan Larangan Mudik di Medan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Dikatakan Putri, hal ini menjadikan program pemulihan ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah dipertanyakan khususnya oleh pelaku usaha di Indonesia baik kecil ataupun pengusaha menengah atas.

Baca juga: Gimana Sih, Turis Asing Boleh Masuk Indonesia, Tapi Mudik Kok Dilarang, Begini Kata Luhut Pandjaitan

Apalagi, kata Putri, masyarakat diminta meningkatkan pariwisata atau menghidupkan pariwisata di bulan Juni dan Juli.

Begitu juga sekolah akan dibuka kembali pada bulan yang sama.

“Semua itu notabenenya ‘kan berbeda, dua bulan atau satu setengah bulan dari lebaran. Itulah yang menjadi kericuhan, baik di sosial media sekalipun,” tuturnya.

Dia meyakini larangan mudik lebaran 2021 ini akan menurunkan kasus penularan Covid-19 di Indonesia.

Apalagi, saat itu mobilisasi atau pergerakan penduduk benar-benar dipersempit.

Baca juga: Paket Promo Jaring Wisatawan Lokal, Larangan Mudik Berpengaruh terhadap Bisnis Perhotelan

“Akan tetapi, harus dipertanyakan kembali, apakah prokes (protokol kesehatan) itu terlaksana di lapangan? Salahsatu contoh angkutan udara, apakah sudah menerapkan prokes yang ketat? Misalnya, pihak angkutan udara meminta 2 jam sebelum keberangkatan, penumpang harus membawa hasil tes swab PCR,” tuturnya.

Dari hasil analisis di lapangan, Putri mengaku, masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan prokes dengan baik, khususnya di lokasi keramaian.

Padahal, ini sangat kontradiktif dengan program pemerintah dalam percepat penanganan Covid-19.

"Pemerintahan harus tegas dan progresif dalam menerapkan aturan prokes yang telah ditetapkan bersama,” ungkapnya.

Baca juga: Ungkap Keresahan Terhadap Kerusakan Alam, Musisi Rani Jambak Kampanye Lingkungan Lewat Musik

Lebih lanjut dia mengatakan, selain melarang mudik, pemerintah diharapkan juga harus mempersempit ruang gerak masyarakat terutama saat libur lebaran.

Termasuk menutup akses lokasi wisata yang bisa mengundang banyak pengunjung dan kerumunan.

Jika ini tidak segera dilakukan, maka sangat kontradiktif dengan pelarangan mudik.

“Masyarakat kita bingung dengan adanya kebijakan itu, masyarakat kita saja yang pro prokes saja masih banyak yang belom paham terkait prokes. Ditambah lagi aturan aturan kontradiktif ini, tentu menjadi bingung,” pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)