BREAKINGNEWS-Kenaikan Harga BBM Bikin Pusing Masyarakat, Aktivis Akan Kepung Pemprovsu dan Pertamina

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Belum lama ini PT Pertamina mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus di Sumatera Utara.

Adapun alasan kenaikan harga minyak ini karena PT Pertamina mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pada Pergub tersebut dijelaskan ada perubahan tarif PBBKB khusus BBM nonsubsidi dari lima persen menjadi 7,5 persen.

Namun, alasan ini justru disanggah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Baca juga: Harga BBM Naik di Sumut karena Edy Rahmayadi Naikkan Pajak Bahan Bakar Menjadi 7,5 Persen

Edy mengatakan bahwa tidak ada urusan PT Pertamina menaikkan harga minyak karena alasan Pergub yang ditandatanganinya itu.

Karena Pemprov Sumut dan PT Pertamina terkesan saling lempar tanggung jawab, masyarakat pun merasa gerah dan pusing.

Apalagi, dalam waktu dekat ini masyarakat akan menghadapi bulan suci Ramadan.

Terkait kenaikan harga BBM tersebut, sejumlah aktivis di Sumatera Utara kabarnya akan melakukan aksi.

Mereka akan mengepung kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut dan kantor Pertamina Sumbagut.  

Baca juga: Jokowi Gembar-gembor BBM Satu Harga, TERNYATA di Sumut Harga BBM Naik Mulai 1 April 2021

"Penolakan ini karena kami lihat pemerintah dan Pertamina tidak ada itikad baik untuk menurunkannya. Apalagi ini masa pandemi Covid-19 dan menyambut bulan suci Ramadan,"

"Tentunya ini akan membuat masyarakat terhimpit," kata Fahrul Rozi Panjaitan, Kepala Bidang Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut, Selasa (6/4/2021). 

Dia mengatakan, pihaknya akan menggelar demonstrasi mulai pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Harga BBM Naik Mendadak di Sumut, Elemen Buruh Mulai Bersuara

 Kegiatan akan dimulai dari Masjid Agung-Kantor Gubernur-DPRD Sumut-Kantor Pertamina Sumbagut. 

Tujuan aksi ini mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menurunkan harga BBM.

Nanti, lanjut Rozi, sewaktu di DPRD Sumut pengunjuk rasa akan meminta kepada dewan agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Pertamina Sumbagut dengan melibatkan masyarakat.