AKHIRNYA Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Demokrat Moeldoko, Kubu AHY Sambut Gembira

Pemerintah tolak sahkan Hasil KLB Demokrat Deliserdang, yang mengangkat Moeldoko ketum Partai Demokrat.

Editor: Salomo Tarigan
T r ibunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko 

T R IBUN-MEDAN.com - Pemerintah tolak sahkan Hasil KLB Demokrat Deliserdang, yang mengangkat Moeldoko ketum Partai Demokrat.  

Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diinisiasi Jhoni Allen Marbun Cs.

Atas keputusan tersebut, Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantas bergembira.

"Tentunya kami kader Demokrat bergembira atas pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah," ucap Bakomstra DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Rendusara kepada tribunnews.com, Rabu (31/3/2021).

Menurut Taufik, keputusan Kemenkumham menolak memberi keabsahan bagi Demokrat pimpinan KSP Moeldoko tersebut sudah sesuai harapan AHY.

Penolakan atas permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang, sekaligus menjadi bukti kuat bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat.

Billy Syahputra Ketakutan Amanda Manopo Blokir Nomor HP, Takut Ketahuan di depan Jessica Iskandar

"Sebagaimana yang disampaikan ketua umum kami, mas AHY, bahwa kami yakin presiden dan atau pemerintah tidak ikut campur dalam masalah ini," ujar dia.

Partai Demokrat, kata Taufik, sangat mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah, khususnya Menkumham Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Apresiasi untuk pemerintah khususnya Menkopolhukam dan Menkumham telah melaksanakan dan menghadirkan keadilan di republik ini dari kami, kader Demokrat seluruh Indonesia," ujar Taufik.

Taufik sekaligus mengungkapkan rasa bersyukurnya atas keputusan Kemenkumham menolak memberi keabsahan bagi Demokrat kubu Moeldoko.

"Keadilan yang hari ini dihadirkan ibarat mata air di atas gurun pasir yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkas dia.  

MENGEJUTKAN Kilang Bolongan Meledak Lagi, Padahal Pertamina Sempat Bersyukur Padamnya 2 Kilang

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menolak pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko. 

Pengumuman itu disampaikan secara virtual pada hari ini, Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, Yasonna menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko belum lengkap administrasi. 

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,"

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved