Potensi Perang di Laut China Selatan, Indonesia Siapkan Pasukan Khusus di Bawah Perintah Presiden

TRIBUN-MEDAN.COM -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) diketahui memiliki pasukan tempur yang terbaik.

Yaitu pasukan elit yang terdiri dari gabungan tiga matra: TNI Angkatan Darat, Aangkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Nama kesatuannya memang mirip dengan Kopassus AD adalah Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Koopssus TNI.

Di mana Koopssus TNI diresmikan langsung oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Upacara di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Selasa (30/7/2019).

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, personel Koopssus TNI berasal dari tiga pasukan khusus dari tiga matra yakni Satgultor-81 (Kopassus), Satbravo-90 (paskhas), dan Denjaka.

Para personel pasukan khusus tersebut bermarkas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

"Sehingga pasukan khusus dari tiga matra, darat, laut, udara, standby di Mabes TNI."

"Sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI," kata Hadi.

Jenderal Hadi menjelaskan, ciri dari pasukan Koopssus TNI adalah kemampuan operasi yang memiliki tingkat keberhasilan mendekati 100 persen.

Pasukan tersebut juga dapat beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri.

"Seperti yang saya sampikan adalah kecepatan dan presentase keberhasilan operasi mendekati 100 persen."

"Ketika ada ancaman dari dalam maupun luar negeri, Panglima TNI langsung bisa memerintahkan untuk bergerak dengan cepat dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi," kata Hadi.

Dalam amanatnya, Hadi mengatakan pembentukan Koopssus TNI ini didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI.

Termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Ia mengatakan, secara tegas undang-undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih.

Hadi menjelaskan, dinamika ancaman asimetris yang terus berkembang, khususnya terorisme global, menuntut kesiapan TNI untuk dapat mengatasinya dengan dilandasi ketentuan dan aturan hukum yang kuat.

"Oleh karenanya, pada kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat Undang-undang."

"Terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia," tegas Hadi.

Hadi melanjutkan, Koopssus TNI melengkapi jajaran satuan elit yang telah dimiliki TNI.

Ia menjelaskan, sebagai satuan elit, personel Koopssus TNI yang berasal dari pasukan khusus ketiga matra merupakan prajurit-prajurit pilihan.

"Mereka memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi," kata Hadi.

Ia juga mengatakan, satuan tersebut juga merupakan implementasi dari 11 Program Prioritas yang saya canangkan saat dilantik sebagai Panglima TNI, yaitu pembentukan Pasukan Khusus Tri Matra.

Hadi menjelaskan, 11 Program Prioritas tersebut merupakan program TNI untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

Ia menginginkan TNI harus menjadi organisasi yang adaptif dihadapkan pada perkembangan teknologi, serta perkembangan taktik dan teknik peperangan yang tidak lagi linier dan konvensional, namun juga asimetrik dan non konvensional.

"Perlu pula saya tegaskan bahwa dengan dibentuknya Koopsus TNI ini, bukan berarti menihilkan peran pasukan khusus matra masing-masing."

"Namun justru saya ingin mensinergikan pelaksanaan tugas TNI secara gabungan, sebagaimana doktrin tri matra terpadu “Tri Dharma Eka Karma”," tegas Hadi.

Struktur organisasi dari Koopsus tersebut terdiri dari eselon pimpinan, pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.

Komandan Koopssus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.

Sejumlah pasukan yang terlibat dalam upacara terdiri dari pleton Satkorsik Denma Mabes TNI sebanyak 31 orang, tiga pleton Koopssus TNI, tiga Pleton Kopassus TNI AD, tiga pleton Marinir TNI AL, tiga pleton Paskhas TNI AU, dan tiga pleton Taipur Kostrad TNI AD.

Alutsista yang dikerahkan dalam upacara tersebut yakni 1 unit ATAV, 2 unit Sea Rider, 2 unit Rantis Serbu, 1 unit Mars Tangga dan 1 unit P2 Komando.

Peresmian Koopssus TNI juga dimeriahkan dengan Demontrasi Free Fall yang dilaksanakan dengan dua Run.

Run pertama dilaksanakan oleh enam peterjun dengan payung military dan perlengkapan IPP set pasukan khusus.

Run kedua dilaksanakan oleh penerjun dengan membawa enam bendera lambang-lambang Angkatan yaitu Bendera TNI AD Kartika Eka Paksi, Bendera TNI AL Jalesveva Jayamahe, Bendera TNI AU Tri Dharma Eka Karma, Bendera Koopssus TNI Tricakti Adikari dan Bendera Merah Putih. 

1. Sumber Artikel di tribunlampung.co.id dengan judul "Hanya Bisa Diperintah Presiden, Ini Pasukan Paling Elite Milik TNI yang Baru Diresmikan"

Indonesia Perlu Waspadai Konflik Laut China Selatan hingga Potensi Perang Dunia Ke-3

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, ada hal yang perlu diwaspadai dari kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia akhir-akhir ini.

Hal ini terkait dengan potensi terjadinya perang dunia ketiga.

"Ini mengingatkan seluruh warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II," ujar Jimly dalam diskusi daring bertajuk "Setelah Suga dan Pompeo Bertandang", Sabtu (31/10/2020).

Jimly mengemukakan hal itu saat menanggapi kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia dalam waktu hampir bersamaan.

Beberapa di antaranya adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

Menurut Jimly, saat ini masih banyak orang yang berpikir bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga.

Namun, dia mengingatkan ada gejala-gejala yang tidak bisa dipandang remeh.

"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.

"Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini. Apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan," lanjut dia.

Bersamaan dengan itu, kata Jimly, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi.

Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.

"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.

"Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," kata pakar hukum tata negara ini.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tiba di Jakarta pada Kamis dini hari lalu.

Kedatangan Pompeo ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia.

Dalam konferensi pers secara daring, Pompeo juga menyampaikan penolakan atas klaim China di Laut China Selatan.

“Negara kami yang taat hukum menolak klaim tak berdasarkan hukum Partai Komunis China atas Laut China Selatan,” kata Pompeo.

Menurut Pompeo, Indonesia telah menunjukkan keberanian mengenai isu tersebut di Asia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menambahkan bahwa pihaknya mendukung Indonesia dalam isu tersebut.

“Itu adalah isu yang patut diperjuangkan dalam pengaturan multilateral dan pemerintahan Trump saat mendukung ini,” ucapnya.

Pompeo juga mencontohkan perjuangan Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya di Laut Natuna Utara.

Amerika Serikat pun menantikan kerja sama dengan Indonesia dalam hal memastikan keamanan salah satu jalur perdagangan tersibuk itu.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga telah bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama di berbagai bidang, terutama kesehatan, keamanan, dan ekonomi.

Indonesia menjadi negara kedua tujuan kunjungan luar negeri pertama PM Suga yang baru dilantik pada 16 September lalu.

Dalam pertemuan pada Selasa pekan lalu, salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.

Sejumlah pengamat mengatakan, kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia mencerminkan tanggapan atas dominasi China di Laut China Selatan dengan mendukung upaya Asia Tenggara dalam mencapai perdamaian di kawasan, sambil mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP).

Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 kilometer persegi.

Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya.

Karena itulah Laut China Selatan kini seperti ladang emas yang tengah diperebutkan, dan nilai sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi. Bahkan diperkirakan, ada juga sekitar 11 miliar barel minyak dan gas alam 190 triliun kaki kubik yang belum dieksploitasi di laut. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin mendasari sikap bersaing semua penuntut.

Peta Laut China Selatan yang Diklaim China yang Bergaris-garis putus.

Laut China Selatan yang luasnya kurang lebih 3.500.000 kilometer persegi.

Ada enam pemain di jaringan kompleks klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut China Selatan. China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei menggunakan versi sejarah yang berbeda-beda untuk mendukung pernyataan kedaulatan mereka. Bahkan Indonesia juga punya peran yang berbatasan dengan Natuna.

China mengklaim bagian terbesar, mempertahankan haknya atas hampir 90 persen Laut China Selatan, menduduki semua Kepulauan Paracel dan sembilan terumbu karang di Spratley, termasuk Fiery Cross Reef dan Johnson South Reef.

China mendasarkan klaimnya pada apa yang disebut “sembilan garis putus-putus ” yang membentang hampir 2.000 kilometer dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Sementara garis ini baru pertama kali muncul di peta resmi pada tahun 1948, China menyatakan bahwa itu adalah konfirmasi hak China, bukan penciptaan klaim baru―memperdebatkan kedaulatan berdasarkan penemuan dan penggunaan historis.

Dengan sejarah bersama mereka, klaim luas Taiwan atas wilayah tersebut mencerminkan klaim China.

Penggunaan historis juga digunakan untuk mendukung argumen teritorial baik Vietnam dan Filipina, dengan keduanya menempati sejumlah fitur―seperti terumbu karang atau pulau-pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni―di Laut China Selatan.

Di antara upaya yang lebih kreatif, pendudukan Filipina menunjukkan kapal angkut zaman Perang Dunia II yang tenggelam di sekitar Second Thomas Shoal pada akhir 1990-an.

‘Sembilan Garis Putus’ China ada di hampir 2.000 kilometer dari daratan China. (Foto: Newsweek)

Malaysia dan Brunei berargumen bahwa wilayah yang mereka klaim termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Brunei adalah satu-satunya penuntut yang tidak menempati salah satu pulau di sana.

Amerika Serikat tidak memiliki hak teritorial, tetapi telah menjadi tokoh penting di wilayah yang disengketakan itu, melakukan kebebasan navigasi untuk menantang apa yang disebutnya “klaim maritim yang berlebihan” yang dapat membatasi akses internasional ke wilayah tersebut.

Dan Presiden AS Donald Trump mengatakan dia mungkin akan melibatkan Australia dalam kebebasan operasi navigasi itu.

Inggris juga baru-baru ini mengatakan akan menantang klaim China dengan mengerahkan dua kapal induk baru untuk mengarungi perairan yang disengketakan itu di bawah kebebasan patroli navigasi.

(*)

Sebagian tautan Artikel Kompas.com: Indonesia Diminta Waspadai Ancaman Perang Dunia Ketiga