Warga Kecewa BBN Ternyata Tak Gratis, Dirlantas Polda Sumut: Kita Cuma Pelaksana Teknis

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Program pemutihan yang digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara, tidak sesuai ekspektasi masyarakat.

Pasalnya, warga yang mengurus keperluan balik nama kendaraan BBNKB tetap dikenakan biaya.

Padahal, pada brosur digital yang beredar di sosial media tertulis denda PKB, BBNKB kedua dan seterusnya, dan BBNKB mutasi masuk dari luar provinsi, adalah gratis.

Saat hari pertama pemutihan pajak, wajib pajak ternyata digratiskan PKB saja.

Sebagian warga turut mengeluh lantaran tidak adanya gratis biaya balik nama atau BBN-KB.

Syuib yang ditemui Tribunmedan.com, mengatakan bahwa dirinya membayar biaya balik nama.

"Saya bayar biaya balik nama. Tidak seperti yang beredar di sosmed bahwa gratis. Saya bayar balik nama Rp 130 ribu," katanya, Senin (19/10/2020).

Lanjut pria berkulit sawo matang ini, bahwa dirinya tidak hanya mengurus balik nama saja melainkan turut membayar pajak selama 6 tahun.

"Saya membayar pokok pajak, biaya balik nama dan penerbitan BPKB baru. Ya total 1,8 juta lebih lah saya keluar. Tapi ini sudah membantu," bebernya.

Tidak hanya Syuib, Imam yang merupakan warga Helvetia juga turut mengeluh lantaran urusannya tidak kelar.

"Dari tadi saya datang mau urus balik nama. Tapi saat ditanya katanya kertas gesek nomor rangka habis. Ini saya masih nunggu, belum ada kepastian. Padahal hari ini sudah sengaja permisi dari kerjaan agar bisa urus surat-surat ini," katanya.

Terkait hal tersebut, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Wibowo mengatakan untuk masalah itu agar ditanyakan langsung kepada pihak Dispenda Sumut.

Karena, kata pria dengan melati tiga dipundaknya ini, pemutihan pajak merupakan program dari Dispenda Sumut.

"Sedangkan kita hanya pelayanan teknis saja. Dalam hal ini, kita membantu Dispenda dalam hal pembayaran pajak kendaraan," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/10/2020).

Lanjut Wibowo, dirinya juga mengecek sendiri terkait brosur yang beredar di masyarakat mengenai pemutihan pajak kendaraan.