4 Kelompok Ini Disebut-sebut Ingin Menjatuhkan Pemerintahan Jokowi, Di Antaranya yang Haus Kekuasaan

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Constitutional Law Society (CLS) mengadakan diskusi bertema "Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". Namun diskusi ini mendadak dibatalkan.

TRIBUN-MEDAN.Com - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi, yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah pandemi Covid-19.

Kelompok ini, katanya, ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik.

Di antaranya, isu komunisme (PKI) dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

"Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19."

"Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara," kata Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).

Apa pun isu yang mereka gunakan, kata Boni Hargens, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

Boni Hargens menilai, kelompok ini tak bisa disebut sebagai 'barisan sakit hati' semata, karena ini bukan lagi dendam politik semata.

Mereka, lanjutnya, adalah 'laskar pengacau negara' dan 'pemburu rente'.

"Mereka adalah gabungan (a) kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024."

"(b) kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi."

"(c) ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah."

"Dan (d) barisan oportunis yang haus kekuasaan (jabatan) dan uang," jelasnya.

Untuk itu, Boni Hargens lebih suka menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara ketimbang barisan sakit hati.

Mereka, tuturnya, pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis.