Belum Ada Kejelasan New Normal di Binjai, Libur Sekolah Diperpanjang

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Dinas Pendidikan Kota Binjai memperpanjang libur sekolah untuk tingkat TK, SD dan SMP pada masa pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan sebelumnya akan berakhir pada Jumat (29/5/2020) besok.

"Belum ada kebijakan kembali sekolah seperti biasa dari pusat.

Jadi diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kami menunggu dari keputusan Gugus Tugas pusat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, Kamis (28/5/2020)

Pernyataan ini disampaikan terkait kebijakan new normal masa Covid-19.

Menurut dia, Disdik Binjai akan mengikuti kebijakan pusat jika sudah ada keputusan resmi yang ditetapkan.

"Hingga kini, kebijakan New Normal belum ada ditetapkan di Binjai. Kita tetap ikut (New Normal) dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun sampai sekarang, kami masih memperpanjang belajar di rumah," jelasnya.

Disdik Binjai belum berani melaksanakan program belajar mengajar seperti biasa meski sudah ada istilah New Normal.

Kadisdik lebih memilih memperpanjang libur dibanding inisiatif aktifkan sekolah new normal karena melindungi pelajar tidak menjadi korban Covid-19.

"Belum ada yang bilang bebas pandemi Covid-19 ini, dan aktif sekolah dengan masa new normal pakai protokol baru. Jadi kita belum berani aktifkan sekolah," ungkapnya.

Terkait sistem penerimaan siswa ajaran baru, ia mengatakan tetap seperti biasa. Penerimaan dilakukan secara online bekerja sama dengan BCC.

"Penerimaan ajaran baru tetap sistem sama dengan jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi. Hanya saja semuanya secara online," jelasnya.

Penerimaan siswa baru secara online dibuka pada 2 Juli 2020 sampai 8 Juli 2020 mendatang. Dimana rinciannya untuk zonasi 50 persen, jalur perpindahan orang tua lima persen dari jumlah yang diterima.

Sekda Binjai, Mahfullah menyampaikan untuk mengahadapi New Normal, Pemko Binjai mempersiapkan skema khusus sejak dini dengan menyusun draft skema aturan baru.\

Tujuannya, agar tidak terjadi permasalahan yang akan menghambat pelaksanaan kegiatan tiap instansi.

"Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membuat perencanaan atau ilustrasi konsep apa yang perlu dibuat yang mana nanti mampu menggerakkan roda perekonomian dan aktivitas masyarakat tetapi tetap memperhatikan protokoler kesehatan," pungkas Mahfullah.

(Dyk/tri bun-medan.com)