Ketika Soeharto Merasa Kapok Jadi Presiden RI setelah 31 Tahun Berkuasa, Terungkap Penyebabnya

Presiden Soeharto membahas soal desakan mundur yang disampaikan para mahasiswa, yang saat itu sudah menguasai gedung MPR/DPR di Senayan.

Editor: AbdiTumanggor
historia.id via TribunMedan dan Istimewa TribunJatim
Soeharto dan Tien (kiri) dan Sukarno dan Dewi (kanan) 

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma bernama Moses Gatutkaca gugur dalam bentrokan ini.

Kekerasan oknum aparat yang menjadi tragedi kembali terulang pada 12 Mei 1998 di Jakarta.

Tindakan aparat yang represif dengan mengeluarkan tembakan dan kekerasan menyebabkan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas dan 681 lainnya luka saat berdemonstrasi di depan kampus mereka.

Setelah Tragedi Trisakti, pada 13-15 Mei 1998 kerusuhan bernuansa rasial terjadi yang seolah mengalihkan perhatian mahasiswa dalam menuntut mundurnya Soeharto.

Dilansir dari buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998, Kisah yang Tak Terungkap (2016), berbagai elemen aksi mahasiswa kemudian menyatukan gerakan.

Mereka yang bergerak antara lain dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI.

Pada 18 Mei 1998, mereka memutuskan bergerak menuju DPR untuk bergabung dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR/MPR.

Kelompok itu antara lain Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMMI.

Soeharto dan aksi mahasiswa
Soeharto dan aksi mahasiswa (is/kolase)

Soeharto kapok

Soeharto pada 19 Mei 1998 itu belum resmi mundur, tetapi ketika pertemuan dengan para tokoh berlangsung, ia mengaku enggan dicalonkan lagi bahkan kapok menjadi Presiden.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Yayasan Paramadina Nurchloish Madjid yang mengikuti pertemuan tersebut.

"Pak Harto akan tidak mau dicalonkan lagi. Bahkan Pak Harto sempat guyon: saya ini kapok jadi Presiden. Itu sampai tiga kali, saya bilang kalau orang Jombang itu bukan kapok, tapi tuwuk (kekenyangan)," ujar Nurcholis.

Nucholis mengatakan, keputusan Presiden Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi, dan melaksanakan pemilu segera merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini.

Bahkan, Presiden Soeharto disebutkannya bersedia didikte kata demi kata.

Misalnya, untuk pelaksanaan pemilu yang harus secepat-cepatnya.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved