Cekcok Anies VS 3 Menteri, Pemprov DKI Sanggah Sri Mulyani yang Bilang Jakarta tak Punya Anggaran

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 3 menteri Kabinet Indonesia Maju memasuki babak baru. Anies membantah ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tak punya anggaran untuk penyaluran bansos.

TRI BUN-MEDAN.com-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara perihal kabar cekcok saat rapat kabinet terbatas secara daring bersama Presiden Joko Widodo.

Anies membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos).

Dalam rapat beberapa waktu lalu, Anies diserang 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran dianggap tidak punya data yang bagus perihal penyaluran bansos terhadap warga terdampak Covid-19.

Kala itu, Sri Mulyani menyebutkan Anies tidak lagi punya duit alias anggaran untuk membantu masyarakatnya.

Tetapi, baru-baru ini seusai rapat Anies membantah. Ia bilang  Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

• Rapat Kabinet Berujung Cekcok, Sri Mulyani Ungkap Alasan 3 Menteri Mengamuk Dengan Anies Baswedan

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.

 Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.