Rapat Kabinet Berujung Cekcok, Sri Mulyani Ungkap Alasan 3 Menteri Mengamuk Dengan Anies Baswedan

TRI BUN-MEDAN.com- Tiga kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo terlebih cekcok dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka cekcok saat rapat terbatas bersama Jokowi lewat online.

Adapun keributan itu bermula dari persoalan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma'ruf pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

"Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies.

Ma'ruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.

"Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?" tanya Ma'ruf.